Kekhususan Aceh vs Hukum Nasional dalam Pengelolaan SDA Tambang dan Migas

Kesepakatan bersama ini dapat memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan prinsip pacta sunt servanda. Jika disahkan dalam bentuk kebijakan administratif, maka secara yuridis akan setara dengan keputusan negara.

Lebih jauh, Aceh perlu memiliki kebijakan investasi SDA yang adil dan berkelanjutan—menerima investasi, tapi tidak abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, pelibatan multi pihak (kampus, LSM, masyarakat adat, pelaku usaha) sangat penting dalam proses perumusan kebijakan.

Persiapkan SDM Aceh, Hindari Jadi Penonton
Investasi tambang dan migas akan percuma jika masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Pemerintah Aceh bersama kampus harus fokus mempersiapkan SDM yang andal, membangun etos kerja, dan membentuk generasi yang siap bersaing di dunia industri.

Ketika SDM Aceh sudah siap, maka kebijakan afirmatif untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional.

*Penulis adalah Ketua ICMI Aceh, Akademisi dan Praktisi Hukum