Perizinan yang Rumit Hambat Investasi di Aceh

2. Pemerintah Pusat

*Memberikan dukungan kebijakan nasional yang mendukung otonomi daerah Aceh.

Menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan SDM.

Memastikan adanya koordinasi antara pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.

3. Masyarakat Aceh

Mendukung proyek pembangunan dengan menjaga harmoni sosial dan berpartisipasi dalam pengawasan serta pelibatan dalam keputusan.

Menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta memastikan proyek pembangunan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Aceh memiliki potensi luar biasa yang dapat mendorongnya menjadi provinsi yang mandiri secara ekonomi, namun tantangan besar seperti birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, kurangnya infrastruktur, dan masalah sosial perlu segera diatasi.

Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, reformasi kebijakan yang mendalam, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM, Aceh dapat menjadi provinsi yang lebih siap untuk menarik investasi dan menciptakan kemandirian ekonomi.

Aceh Mulia bukan hanya sebuah slogan, tetapi sebuah tujuan yang dapat dicapai melalui kerja keras, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

**). Penulis adalah mantan Pangdam Iskandar Muda