Qanun Pendidikan Aceh Direvisi, Materi Muatan Lokal Ditambah Sesuai Syariat Islam
BANDA ACEH — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Selasa (14/11/2023) di gedung utama DPRA.
RDPU dibuka langsung oleh Ketua Komisi VI DPRA Anwar Husen.
Dalam sambutannya Anwar menyebutkan bahwa forum RDPU ini dibuka karena masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam diskusi forum yang kemudian bisa ditampung dalam revisi rancangan qanun.
“Dari pengalaman, implementasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan juga proses sosial politik dan perkembangan masyarakat saat ini, ditemukan berbagai kelemahan dan kendala,” terang Anwar.
Karena itu perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam qanun tersebut, agar lebih tepat, jelas dan relevan dengan maksud dan tujuan, sehingga qanun tersebut dapat berfungsi optimal.
Di antaranya penyelenggaraan pendidikan di Aceh yang berkualitas, serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam ke dalam rancangan qanun penyelenggaraan pendidikan.
Muatan lokal adalah Kurikulum Pendidikan Aceh yang berdasarkan keistimewaan dan kekhusuan Aceh yang diselenggarakan secara Islami.
Anwar menambahkan, dalam rancangan qanun ini juga diatur larangan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik pada setiap satuan pendidikan.
Larangan tersebut di antaranya larangan tawuran, merokok, berpakaian tidak sopan, berkomunikasi secara tidak patut, penyalahgunaan media alat eletronik (gadget) pada saat proses belajar mengajar, mengakses, menyebarkan dan melakukan aksi pornografi, perundungan atau bully, kekerasan dan sikap intoleransi, pungutan biaya pendidikan di luar ketentuan yang berlaku, penyebaran informasi bohong dan menyesatkan atau hoaks.
Dalam raqan ini juga diatur tentang syarat menjadi kepala sekolah yang harus memenuhi beberapa persyaratan.
Di antaranya harus memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan.
Aturan ini berubah dari qanun sebelumnya yang mensyaratkan harus 8 tahun menjadi guru baru bisa diangkat menjadi kepala sekolah.
Kemudian usia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah. Syarat usia ini juga mengalami perubahan dari qanun sebelumnya yang disyaratkan usia 55 tahun.
Syarat lain jadi kepala sekolah harus memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS.
Dan memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Ketua Komisi VI Anwar menaruh harapan besar kepada peserta RDPU dapat berpartisipasi penuh dan memberikan masukan, demi kesempurnaan substansi rancangan qanun ini.
Komisi VI DPRA menyampaikan terima kasih kepada tim Pemerintah Aceh yang telah melakukan pembahasan rancangan qanun ini yang turut dibantu tenaga ahli beserta staf Sekretariat DPRA. (IA)
