INFOACEH.NET, BIREUEN — Kabupaten Bireuen dianggap salah satu daerah rawan praktik politik uang atau money politic dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh serentak 2024.
Karenanya, Pemuda Kader Dakwah (PAKAD) Bireuen mengajak untuk bersatu melawan money politik demi keadilan dan generasi mendatang.
“Sebagai langkah nyata, saya menginstruksikan kepada seluruh kader Pemuda Kader Dakwah (PAKAD), yang berjumlah lebih dari 13 ribu anggota di 17 kecamatan dan 609 gampong di Bireuen, untuk bersatu mensosialisasikan dan melawan segala bentuk politik uang.
Mari kita bekerja bersama demi negeri yang lebih baik, demi generasi muda yang memiliki integritas tinggi, serta demi terciptanya peradaban sesuai dengan nilai-nilai Islam,” ujar Ketua PAKAD Bireuen, Tgk Aiman, dalam keterangannya, Sabtu (9/11).
Menurutnya, praktik politik uang bukan hanya ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika, agama, dan hukum negara.
Dalam pandangan Islam, politik uang jelas tergolong dalam tindakan penyuapan yang tercela, yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan dan transparansi.
Rasulullah telah mengutuk tindakan suap dalam sabdanya: “Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap” (H.R. Tirmidzi dan Abu Dawud).
Pernyataan ini memperkuat bahwa politik uang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bahkan membuka pintu bagi kejahatan korupsi di masa depan.
“Praktik money politik menandakan kemerosotan moral dalam dunia politik kita. Sebagai umat Muslim, kita patut mengecam tindakan ini,” ungkapnya.
Di Indonesia, tindakan politik uang pun telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan sanksi jelas tercantum pada Pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 515.
“Kita harus menyadari bahwa setiap keputusan politik yang kita buat hari ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Jangan biarkan politik uang menjadi kebiasaan yang buruk dan melekat dalam budaya politik kita, terutama di kalangan generasi muda.
Budaya semacam ini hanya akan merusak nilai-nilai peradaban yang baik dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Sebagai politisi sejati, hendaknya kita mengedepankan pendidikan politik yang santun, penuh rasa hormat, dan tidak memecah belah. Rasulullah adalah teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan keteladanan,” pungkasnya.
