INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Pernyataan Calon Wali Kota (Cawalkot) Banda Aceh nomor urut 04 Teuku Irwan Djohan dalam closing statemennya di debat kandidat Pilkada Banda Aceh terkait kasus korupsi impor gula yang menimpa Tom Lembong dinilai sebagai hal yang tidak wajar.
“Kita menyesalkan sikap Calon Wali Kota Banda Aceh Irwan Djohan menyampaikan empati dan seakan membela tersangka korupsi impor gula Tom Lembong ini adalah bagian tak masuk akal. Hal ini justru menunjukkan Irwan Djohan pro dengan sosok tersangka korupsi dan bertentangan dengan visinya yang katanya ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ungkap Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Banda Aceh, Musra Yusuf, Kamis 31 Oktober 2024.
Sebagaimana diketahui Tom Lembong dijerat dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP disaat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 400 miliar.
“Masyarakat jelas-jelas tak sepakat jika tersangka korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 400 miliar, justru dianggap Paslon Wali Kota Banda Aceh nomor urut 04 sebagai orang yang dikriminalisasi. Sungguh sikap Cawalkot Irwan Djohan sudah melukai hati rakyat, sejak kapan tersangka korupsi dibela ibarat seorang pahlawan, kenapa koruptor yang merugikan negara Rp 400 miliar yang dianggap terzalimi, bukankan yang terzalimi itu adalah masyarakat yang dirugikan oleh tindakan si tersangka korupsi,” ujarnya.
Menurut Alamp Aksi, seharusnya seorang calon pemimpin daerah mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan malah sebaliknya, seakan tersangka korupsi adalah korban yang terzalimi.
“Jujur kita sangat menyesalkan, jika ada kandidat calon walikota yang katanya ingin mewujudkan pemerintahan bersih, tapi justru empati dan membela sosok tersangka korupsi. Ini namanya politisi atau calon kepala daerah itu lain di mulut lain di hati,” katanya.
Dia menyebutkan, partai politik pengusung calon kepala daerah berhati-hati dalam menentukan dukungannya begitupun dengan masyarakat.
“Seharusnya partai politik tak mendukung calon kepala daerah yang pro dan membela tersangka korupsi, karena hal itu juga dapat mencoreng citra partai pengusung atau pendukung di mata rakyat,” pungkasnya.
