Banda Aceh – Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko masih terus menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Dalimi menyampaikan bahwa ada beberapa caleg gagal dan mantan kader Partai Demokrat yang telah pindah ke partai lain hadir ke acara KLB ilegal di Deliserdang 5 Maret 2021.
“Dari bukti dokumentasi, inilah penampakan para ‘begal politik’ partai asal Aceh, yang diduga hadir pada KLB abal-abal di Deliserdang lalu,” kata Dalimi dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (26/3).
Menurut Dalimi mereka yang hadir dalam KLB Deliserdang diantaranya M Azhari (Caleg gagal DPR RI 2014), T. Iskandar Daod (caleg gagal DPR RI 2019), Edi Obama (mantan Ketua DPC Bireuen yang telah pindah partai), Marzuki alias Cek Ki (caleg gagal DPRK Pidie Jaya 2019).
Selanjutnya, M. Hasbi (caleg gagal DPRA 2019, Lhokseumawe), Tarmizi Age (Caleg gagal DPRK Bireuen), Nur Fuadi (ketua timses Iskandar Daod pada Pileg lalu) dan berapa mantan kader lainnya”, ujar Dalimi.
Dalimi juga mengatakan, para “begal politik” tersebut telah memberikan contoh buruk tentang demokrasi bagi generasi muda di Aceh. “Mereka pernah diberi kesempatan, besar dan menikmati berbagai jabatan melalui Partai Demokrat karena jasa Pak SBY sebagai tokoh Perdamaian Aceh.
“Ketika gagal nyaleg, kini mereka berduyun-duyun ikut dalam gerombolan ‘begal politik’ yang merampok, menghina dan memfitnah SBY serta Ketum AHY. Mereka adalah contoh buruk bagi generasi muda Aceh dalam berdemokrasi,” ungkap Dalimi yang juga Wakil Ketua DPR Aceh ini.
Terkait beredarnya kabar sedang dibentuknya kepengurusan illegal Partai Demokrat di Aceh, Dalimi menegaskan, perilaku politisi yang cacat moral dan jauh dari etika politik seperti itulah semakin membuat citra politisi dan partai politik menjadi buruk di mata masyarakat.
Padahal, kata Dalimi masih banyak sekali politisi dan partai politik yang berjuang dengan cara yang benar mengedapankan etika dan berjuang sungguh–sungguh dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
“Mari selamatkan demokrasi, cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita dari para ‘begal politik’ di daerah kita masing-masing, jangan salahkan bila publik menghukum mereka dengan sanksi sosial,” pungkas Dalimi. (IA)
