Disidang DKPP, Ghufran PKS Diduga Naik ke Senayan Lewat Penggelembungan Suara

Dalam laporan itu, PKS mengklaim salah satu kursinya di Dapil Aceh 1 raib akibat penggelembungan suara PDIP.

Kini, sorotan justru berbalik ke internal PKS sendiri. Dugaan bahwa suara kader lain dialihkan ke Ghufran memperkeruh citra partai.

Apalagi jika tuduhan tersebut terbukti, maka kasus ini akan menambah daftar panjang problem etik pemilu di Aceh yang mencoreng integritas KIP dan memperlemah kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

DKPP dijadwalkan akan melanjutkan pemeriksaan dan mendalami seluruh alat bukti serta keterangan saksi dalam sidang lanjutan.

Seperti diketahui, DKPP melakukan pemeriksaan komisioner KIP Kota Banda Aceh atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 158-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor KIP Provinsi Aceh, pada Jum’at (18/7/2025).

Perkara ini didukan oleh Fakhrul Rizal, ia memberikan kuasa kepada Teuku Alfiansyah, Zahrul, dan Zulfiansyah.

Pengadu mendalilkan teradu I telah memerintahkan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Syiah Kuala dan Kuta Raja untuk melakukan penggelembungan suara Calon legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Aceh 1 dari Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Sofyan Dawood, serta memindahkan suara Partai PKS ke caleg nomor urut 1 atas nama Ghufran Zainal Abidin.

Selain itu, Teradu II sampai dengan IV diduga mengetahui serta turut membantu Teradu I dalam melakukan tindakan penggelembungan suara secara sistematis, terstruktur dan massif.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis, Muhammad Tio Aliansyah. Didampingi tiga Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh antara lain, Vendio Elaffdi (unsur masyarakat), Khairunnisak (unsur KPU), dan Safwani (unsur Bawaslu).