Gus Rivqy: Deregulasi Ekonomi Harus Pro-Rakyat, Bukan Pro-Konglomerat
Infoaceh.net – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungannya terhadap paket kebijakan deregulasi ekonomi yang diumumkan pemerintah di Jakarta pada Senin (30/6/2025).
Anggota Komisi VI DPR RI dari PKB, Rivqy Abdul Halim, menyebut langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Paket kebijakan deregulasi ini adalah upaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Namun pelaksanaannya harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan dan benar-benar tepat sasaran,” tegas Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim.
Ia menjelaskan, deregulasi yang dimaksud adalah penghapusan atau pengurangan aturan dan pembatasan yang selama ini menghambat ruang gerak pelaku usaha. Langkah ini diyakini akan memberi nafas bagi sektor produktif untuk tumbuh lebih pesat.
Kebijakan deregulasi kali ini mencakup pelonggaran impor terhadap sepuluh jenis komoditas serta penyederhanaan perizinan usaha waralaba. Komoditas yang dilonggarkan antara lain produk kehutanan (441 HS), pupuk bersubsidi (7 HS), bahan baku plastik (1 HS), sakarin dan siklamat (2 HS), bahan bakar (9 HS), bahan kimia tertentu (2 HS), mutiara (4 HS), nampan makanan (2 HS), alas kaki (6 HS), dan sepeda roda dua dan tiga (4 HS).
Gus Rivqy menyoroti bahwa produk kehutanan menjadi yang terbanyak terkena pelonggaran. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dampak kebijakan ini terhadap industri lokal serta mensosialisasikannya kepada pelaku usaha dalam negeri.
Di sisi lain, PKB menyambut baik penyederhanaan perizinan waralaba dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 25 Tahun 2025. Regulasi ini memangkas birokrasi penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang selama ini jadi kendala utama pelaku UMKM.
“Banyak pelaku UMKM terhambat izin yang rumit. Dengan kebijakan ini, peluang usaha baru bisa tumbuh, dan lapangan kerja ikut terbuka,” ujarnya.
Gus Rivqy mendorong agar deregulasi ini tidak berhenti di tataran regulasi semata, tapi juga dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat kecil. “Kebijakan ekonomi yang baik adalah yang berdampak nyata di lapisan terbawah masyarakat,” tutupnya.
