Jakarta — Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyebut film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah.
JK meminta pihak yang menyebut film tersebut sebagai fitnah agar menunjukkan bukto dan data tandingan. Sebab menurutnya semua informasi yang disampaikan dalam film tersebut berdasarkan data.
“Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya, karena semua data dulu, baru komentar kan,” ucap JK di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru berkomentar sebelum membuktikan hal sebaliknya. Dia menilai film tersebut telah menunjukkan data secara kronologis, mulai dari tempat hingga waktu kejadian.
“Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja, tapi fitnahnya yang mana. Karena semua data,” kata dia.
Jusuf Kalla menyebut film dokumenter, Dirty Vote yang disutradarai Dhandy Dwi Laksono hanya menangkap 25 persen dugaan kecurangan selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
JK, sapaan akrabnya, mengaku sudah menyaksikan film tersebut.
Dia mengapresiasi fakta dan data yang ditunjukkan film Dirty Vote. Namun, dia menilai data-data tersebut masih ringan dan belum menangkap semua dugaan kecurangan yang terjadi.
“Tapi bagi saya, saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada dewasa ini, masih tidak semuanya. Mungkin baru 25 persen,” kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Dia menyebut Dirty Vote belum mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di daerah dan di desa-desa. Mulai dari keterlibatan aparat pengaruhi masyarakat hingga penyalahgunaan bantuan sosial.
“Jadi, masih banyak lagi sebenarnya, yang jauh lebih banyak. Mungkin suasananya lebih sopan lah. Masih sopan masih bagi pihak lain masih marah apalagi kalau dibuka semuanya,” kata dia.
Namun begitu, JK menyanjung film tersebut. Dia menilai Dirty Vote bisa menunjukkan pemilu yang tidak jujur hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna.
“Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu. Itu aja intinya,” ucap JK.
Rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.
Dia mempertanyakan kebenaran data dari tiga pakar hukum yang ada di film itu. Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Ahad (11/2).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar. (IA)
