Ketua DPP BERANI: Pernyataan Fadli Zon Lukai Korban Tragedi Mei 1998

Jakarta, Infoaceh.net – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Persaudaraan Antariman (DPP BERANI), Pdt. Lorens Manuputty, menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait Tragedi Mei 1998.

Ia menilai pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan, tetapi bentuk pengingkaran terhadap fakta sejarah yang melukai para korban.

“Pernyataan Menteri Budaya Fadli Zon bukan sekadar kekhilafan, tetapi merupakan bentuk pengingkaran atas fakta sejarah yang telah diungkap secara resmi. Ini sangat melukai para korban yang masih menyimpan trauma mendalam, serta mencederai hati nurani bangsa,” ujar Lorens dalam keterangan tertulis, Senin (16/6).

Ia menegaskan bahwa Tragedi Mei 1998 adalah bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia yang harus diakui secara jujur. Menurutnya, pengakuan atas peristiwa kelam itu merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan mencegah kekerasan serta pelanggaran HAM di masa depan.

“Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalunya. Pengakuan atas peristiwa kelam merupakan penghormatan kepada para korban dan keluarganya. Sebaliknya, pengingkaran hanya akan memperdalam luka mereka,” tegas Lorens.

Sebagaimana diketahui, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk 23 Juli 1998 secara resmi mencatat adanya kekerasan seksual massal selama rangkaian kerusuhan Mei 1998.

Terdapat sedikitnya 52 korban pemerkosaan, 14 korban pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 korban penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual, mayoritas berasal dari perempuan etnis Tionghoa.

“Setiap data tersebut bukan sekadar angka, melainkan penderitaan nyata korban yang hingga kini banyak yang belum mendapatkan keadilan. Pernyataan yang mengecilkan tragedi ini adalah bentuk pengabaian terhadap luka kemanusiaan bangsa sendiri,” tambahnya.

DPP BERANI sebagai organisasi lintas iman yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan menyerukan kepada seluruh pejabat negara, pemangku kebijakan, dan elemen bangsa untuk bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyikapi tragedi kemanusiaan masa lalu.

“Pengingkaran atas fakta sejarah bukanlah jalan menuju rekonsiliasi. Hanya dengan kejujuran, keadilan, dan pengakuan atas penderitaan korban, bangsa ini bisa pulih dan melangkah menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat,” pungkasnya.