Kiai Maman Desak Rekrutmen Transparan Sekolah Rakyat: Jangan Ada Pungli!

Jakarta, Infoaceh.net – Menjelang pembukaan Sekolah Rakyat pada Juli 2025, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk memastikan proses rekrutmen siswa berlangsung transparan dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa langkah ini penting agar program unggulan Kabinet Presiden Prabowo Subianto benar-benar menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Rencananya, siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat akan direkrut dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kita patut bangga dengan rampungnya DTSEN ini karena bisa digunakan sebagai dasar perekrutan siswa Sekolah Rakyat.

Tapi kami juga meminta agar prosesnya dijalankan secara transparan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab,” ujar Kiai Maman, Senin, 16 Juni 2025.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Sekolah ini akan dibuka di tingkat SD, SMP, dan SMA dengan kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran formal, penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Para siswa akan mendapat fasilitas penuh mulai dari tempat belajar, asrama, hingga konsumsi, tanpa biaya.

Kiai Maman juga menekankan bahwa seleksi siswa perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari verifikasi status ekonomi berdasarkan DTSEN hingga tahapan tes akademik.

“Pemerintah harus memastikan bahwa siswa yang terpilih memang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan selama ini mengalami hambatan akses pendidikan,” tegasnya.

Untuk tahap awal, pembukaan Sekolah Rakyat dijadwalkan pada Juli 2025 di 100 titik lokasi dengan total 396 rombongan belajar yang akan menampung 9.780 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sebagian besar lokasi akan berada di Sentra milik Kementerian Sosial.

Kiai Maman juga mengingatkan Kementerian Sosial untuk mengawasi ketat proses rekrutmen agar tidak terjadi pungutan liar yang mengatasnamakan Sekolah Rakyat.

“Jika sampai ada pungli, itu menciderai amanah Presiden. Berikan sanksi tegas jika ditemukan praktik tersebut, agar tidak terulang dan menjadi efek jera bagi pelakunya,” tutupnya.