Paiman Raharjo Ngaku Tutup Kios di Pasar Pramuka pada 2002, tapi Ada Info Tetap Aktif hingga 2017

Infoaceh.net – Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Prof. Dr. Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa era Jokowi yang mengaku pernah memiliki kios pengetikan dan percetakan di Pasar Pramuka.

Pengakuan ini ia sampaikan dalam pesan WhatsApp pribadi kepada mantan Menpora Roy Suryo, yang kini kembali menjadi sorotan usai menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Namun, bukan hanya pengakuannya soal kios yang menghebohkan publik, melainkan juga permintaan maafnya secara pribadi kepada Roy Suryo karena pesan WhatsApp sebelumnya yang dinilai berbau intimidatif.

Dalam isi pesan yang dibacakan Roy Suryo di kanal YouTube Sentana Podcast, Paiman Raharjo menyampaikan permohonan maaf melalui pesan WhatsApp.

“Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai… Mohon izin dan maaf Mas, terkait WA saya pada Mei 2022, tidak ada maksud apa-apa. Hanya saran dari sahabat, tidak ada niat intimidasi,” tulis Paiman dalam pesan yang dikirimkan pukul 08.37 pagi, Rabu (25/6).

Ia juga menegaskan bahwa dirinya adalah “orang kecil” dan “rakyat biasa” yang tidak memiliki kapasitas untuk menekan siapapun.

Paiman bahkan menyebut bahwa dirinya merantau ke Jakarta hanya bermodal lulusan SMP, dan sempat menjadi tukang sapu serta satpam sebelum berkarier sebagai dosen.

Yang menarik perhatian publik adalah pengakuan Paiman soal kepemilikan kios di Pasar Pramuka Pojok, kawasan yang belakangan menjadi buah bibir karena dituding sebagai “pusat produksi ijazah palsu”.

“Saya sejak tahun 1997 sampai 2002 membuka usaha pengetikan dan fotokopi di Pasar Pramuka Pojok. Setelah menjadi dosen dan kaprodi, kios tersebut saya jual,” kata Paiman dalam pesan itu.

Namun, klaim Paiman ini bertolak belakang dengan informasi dari para rekan seprofesi dan pengamat intelijen yang menyebut kios tersebut masih aktif hingga 2017, bahkan disebut berpindah dari bagian depan ke belakang Pasar Pramuka demi “keamanan kegiatan yang sensitif”.

Nama Paiman mulai ramai dibicarakan setelah Roy Suryo membocorkan isi pesan WhatsApp dari dirinya pada Mei 2022.

Dalam pesan itu, Paiman dinilai mencoba menekan Roy agar berhenti mengangkat isu ijazah Presiden Jokowi.

Roy sempat menahan diri untuk mempublikasikan pesan tersebut, namun akhirnya membuka ke publik setelah polemik semakin liar, dan tidak sedikit yang menuding dirinya menyebarkan hoaks.

“Saya akhirnya buka ini agar masyarakat tahu siapa yang sebenarnya mencoba membungkam dan siapa yang menyuarakan fakta. Saya tak ingin rakyat Indonesia dibodohi,” tegas Roy dalam wawancara di podcast tersebut.

Pengamat intelijen Sri Radjasa menyebut bahwa pengakuan Paiman yang mengaku pernah memiliki kios percetakan justru menjadi blunder Politik.

“Jika dianalogikan sebagai pertandingan sepak bola, Prof. Paiman seperti bek tengah yang mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri,” ujarnya dalam artikel yang viral di media sosial.

Apalagi, lanjut Sri, Paiman dikenal publik sebagai figur akademik dan mantan pejabat negara, sehingga setiap pernyataannya memiliki beban etika dan kredibilitas tinggi.

Netizen pun tak kalah heboh menanggapi drama ini.

Banyak yang mengapresiasi sikap Paiman yang akhirnya meminta maaf dan jujur soal latar belakangnya, namun tidak sedikit pula yang sinis dan menyindir bahwa permintaan maaf itu “terlambat dan hanya menyelamatkan citra”.

“Kiosnya dari 1997 sampai 2017, katanya cuma sampai 2002. Kalau memang sudah dijual, mana bukti akta jual belinya?” tulis akun @ra_ha***.

“Gelar profesor bukan jaminan bebas dari tekanan publik. Tapi kita hormati keberaniannya meminta maaf,” tambah akun @rakyatber***.

Meski telah meminta maaf dan mengakui usaha percetakannya, pernyataan Paiman belum sepenuhnya meredakan polemik.

Banyak pihak mendesak agar DPR atau lembaga berwenang segera menyelidiki dugaan jaringan percetakan ijazah ilegal, jika benar ada hubungannya dengan kasus yang lebih besar.

Roy Suryo menyatakan ia belum akan membawa perkara ini ke ranah hukum, namun tetap siap jika dipanggil untuk memberikan klarifikasi atau kesaksian jika diperlukan oleh otoritas.

“Kebenaran harus diungkap. Jangan ada lagi tekanan terhadap suara-suara yang mengungkap dugaan pelanggaran,” ujar Roy.