Panen Raya Jagung 2,5 Juta Ton, Komisi III DPR Apresiasi Kiprah Polri di Ketahanan Pangan
JAKARTA, Infoaceh.net — Panen raya jagung nasional yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada kuartal II tahun 2025 berhasil memanen hingga 2,54 juta ton. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata peran aktif Polri dalam mendukung program strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi secara khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya telah menunjukkan pengabdian di luar tugas pokok sebagai aparat penegak hukum.
“Komisi III secara khusus memberikan apresiasi kepada Polri dan Kapolri Listyo Sigit atas panen raya jagung 2,5 juta ton yang mereka inisiasi,” ujar Habiburokhman dalam keterangan pers, Jumat (6/6/2025).
Habiburokhman menyebut langkah Kapolri selaras dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan. Ia bahkan menyebut Jenderal Sigit sebagai sosok patriot sejati.
“Saya sangat sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa Pak Kapolri adalah sosok patriot sejati. Seorang patriot melakukan pengabdian melampaui tugas yang diembannya,” ucapnya.
Peningkatan signifikan pada kuartal II 2025 dibanding kuartal sebelumnya menunjukkan efektivitas penggunaan teknologi pertanian modern.
-
Kuartal I: 118.975 ton jagung dari 16.656 hektare (± 2 ton/ha)
-
Kuartal II: 2,54 juta ton dari 218,35 hektare (± 9,3 ton/ha)
Kenaikan tersebut menandai loncatan drastis dalam efisiensi dan produktivitas pertanian yang diinisiasi dan dimonitor langsung oleh Polri.
Tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, hasil panen juga mulai menembus pasar ekspor. Sebanyak 1.200 ton jagung telah dikirim ke Sarawak, Malaysia. Prosesi pelepasan ekspor dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini menandai peran strategis Polri dalam menopang perekonomian nasional melalui kontribusi di sektor pertanian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan regional.
Keberhasilan Polri ini mendapat sorotan positif karena mencerminkan kolaborasi lintas sektor antara aparat keamanan dan lembaga pemerintahan. Program ini diharapkan menjadi model percontohan nasional, di mana institusi negara tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga aktif menjawab tantangan pembangunan.
