PDIP Beri Sanksi Untuk Ganjar Pranowo Karena Pernyataan Siap Jadi Capres
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pernyataannya siap menjadi calon presiden (Capres) 2024.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan pernyataan Ganjar telah menimbulkan multifasir di publik meskipun tak melanggar aturan partai.
“Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10) seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partai juga sudah mengeluarkan instruksi pada 7 Oktober yang ditujukan kepada semua kader agar tak bicara capres 2024.
“Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi Nomor 4503/internal/DPP/X/2022,” ujarnya.
Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, FX Rudy mengaku mendukung penuh Ganjar mencalonkan diri sebagai presiden. Rudy menyatakan siap mendukung Ganjar satu juta persen. Namun, ia masih menunggu keputusan akhir dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kalau Pak Ganjar siap nyapres dan Ketua Umum (Mega) memberikan rekomendasi, tidak hanya sejuta persen, kita berikan untuk memenangkan menjadi presiden,” kata Rudy saat dihubungi Kamis, (20/10).
Buntut pernyataannya itu, Hasto mewakili partai selaku Sekjen PDIP menyatakan bakal memanggil Ganjar dan FX Rudy untuk dimintai klarifikasi.
“Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya,” kata Hasto usai acara pembukaan Turnamen Bulu Tangkis Persahabatan Antarormas Kepemudaan di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan PDIP karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut instruksi yang dimaksud termaktub dalam surat No 4503/internal/dpp-10/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PDIP pada 7 Oktober lalu.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto.
“Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Ganjar memang tidak melanggar aturan internal, namun komunikasi politiknya membuat publik multitafsir.
“Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ujarnya.
“Kenapa begitu? Karena dia kader ini bukan baru masuk, termasuk senior, pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana, oleh sebab itu beliau harus lebih disiplin,” imbuhnya. (IA)
