Ini Lima Tantangan Syariat Islam di Aceh yang Harus Diselesaikan

“Negara sudah memberikan legalitas kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Tapi tantangan kita hari ini adalah bagaimana syariat itu membentuk masyarakat yang adil, berakhlak, dan sejahtera,” ujarnya.

Raisa Fahira M Saman

Senin, 2 Juni 2025 | 06:36 WIB

Guru Besar Filsafat Islam UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal MAg

Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah kekhususan yang dimiliki Aceh dalam menerapkan syariat Islam, Guru Besar Filsafat Islam UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal MAg menilai bahwa pelaksanaan syariat di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal substansi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Hal ini disampaikan Prof Syamsul saat menjadi narasumber dalam siaran khusus RRI Banda Aceh memperingati Hari Lahir Pancasila, Ahad (1/6/2025).

Ia menyebutkan bahwa tantangan syariat Islam di Aceh kini tidak lagi berada pada ranah legalitas atau regulasi negara, tetapi terletak pada sejauh mana nilai-nilainya benar-benar hadir dalam kehidupan sosial masyarakat.

Baca Juga : Catatan Dr. Salim : Semangat Berkurban Untuk Bangsa

Berikut lima tantangan utama yang disorot Prof. Syamsul dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh:

1. Syariat yang Masih Simbolik
Banyak implementasi syariat di Aceh masih berhenti pada level simbol dan formalitas, seperti pakaian seragam, baliho, atau razia. Padahal, esensi syariat adalah membentuk akhlak, keadilan, dan kesejahteraan.

Baca Juga : 10 Amalan di Bulan Dzulhijjah yang Pahalanya Setara Haji dan Umrah

“Kalau hanya sebatas simbol, masyarakat tidak akan merasakan manfaat nyata dari syariat,” ujarnya.

2. Lemahnya Pemahaman Masyarakat
Syariat Islam belum sepenuhnya dipahami secara substansial oleh masyarakat. Banyak yang melihatnya sekadar sebagai aturan hukuman, bukan sebagai sistem nilai yang membentuk kemaslahatan umum.

“Syariat itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memuliakan manusia,” kata Syamsul.

Baca Juga : Tgk Rusli Daud: Belajar Ikhlas dan Peduli Sesama Lewat Ibadah Qurban

3. Ketimpangan antara Hukum dan Pelayanan Publik
Penekanan syariat sering kali berat sebelah, lebih fokus pada aspek penegakan hukum seperti hukum cambuk dan razia moral, sementara aspek keadilan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ekonomi belum menjadi prioritas.

“Syariat harus hadir juga dalam kebijakan publik yang memihak rakyat kecil,” tegasnya.

4. Minimnya Keteladanan dari Pemimpin
Prof. Syamsul juga mengkritik kurangnya keteladanan moral dari para pemimpin.