Isi Kajian KWPSI, Tgk Yusny Saby Ajak Masyarakat Aceh Kawal Pemimpin Baru

BANDA ACEH — Tokoh intelektual Aceh dan Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof Tgk H Yusny Saby MA PhD mengajak masyarakat Aceh untuk dapat mengawal pemimpin baru di Bumi Serambi Mekkah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Tgk Yusny Saby saat mengisi pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI). Kajian perdana tersebut dengan tema “Ahlan Wa Sahlan Pemimpin Baru di Aceh”, yang digelar di Kantor LKBN Antara Biro Aceh, Rabu malam (20/7/2022).

Dalam kajiannya, Tgk Yusny Saby mengatakan, sejatinya pemimpin itu lahir dari rakyat. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu berasal dari rakyat. Jika pemimpin itu baik, berarti ada kebaikan pada rakyatnya, begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, pemimpin itu bisa dikatakan representasi dari rakyat yang akan membentuk model atau sikap kepemimpinan.

“Kalau pemimpin itu berasal ditunjuk oleh Pemerintah pusat, berarti mereka-mereka itu representasi pusat berdasarkan aspirasi rakyat,” kata Yusny sembari menganalisis isu dan menyebutkan beberapa pemimpin di Aceh yang baru dilantik.

Yusny Saby juga mengatakan, pemimpin merupakan khalifah yang harus ditaati oleh manusia jika dilihat posisinya sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu.

“Kita harus memposisikan diri dengan baik dan benar dalam menyampaikan aspirasi maupun kritikan terhadap pemimpin itu, harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukumnya,” ujar Tgk Yusny Saby sembari mengutip surat An-Nisa ayat 59.

Tgk Yusny Saby juga menjelaskan, ada satu teori yang menyebutkan, pemimpin itu lahir dari dua tipe, ada pemimpin yang lahir karena dia cerdas dan pandai.

Lalu ada pemimpin yang lahir karena dia dilatih dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Saat sekarang menurutnya, untuk membentuk karakter pemimpin yang baik, dia itu harus dididik dan dilatih.

Partai politik harus menjadi wadah dalam mendidik kader-kadernya menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi kepala daerah, anggota DPR dan sebagainya.