BANDA ACEH — Dukungan Anggota DPR RI asal Aceh dari PKS Nasir Djamil yang terkesan begitu menginginkan Bakri Siddiq ditunjuk kembali sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh disesalkan karena dinilai melukai hati masyarakat Banda Aceh.
Sekretaris Umum Brigade Nasional Provinsi Aceh Delky Nofrizal Qutni mengatakan, pernyataan Nasir Djamil sebagai seorang anggota DPR RI keliru dan bahkan sarat kepentingan belaka, tanpa memperhatikan nasib rakyat Banda Aceh sesungguhnya.
“Masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq, kota Banda Aceh sangat amburadul,” kata Delky dalam pernyataannya, Sabtu (8/7).
Delky mengatakan setahun Bakri Siddiq menjadi Pj Wali Kota Banda Aceh terbukti membuat masyarakat Kota Banda Aceh menjerit. Mulai dari ASN dan tenaga kontrak yang tak dibayarkan tunjangannya hingga 5 bulan, rekanan bahkan buruh bangunan yang tak diselesaikan haknya hingga saat ini sudah memasuki triwulan ketiga padahal pekerjaannya sudah diselesaikan tahun 2022.
Belum lagi lagi sejumlah janji yang tak kunjung dipenuhi baik itu bonus sebesar Rp 887 juta kepada petugas kebersihan, maupun bonus untuk para atlet pemenang PORA Rp 20 juta per orang. Ini semestinya menjadi pertimbangan bagi Nasir Djamil sebagai perwakilan rakyat sebelum mendorong Bakri Siddiq agar menjabat lagi di tahun kedua.
“Nasir Djamil punya gaji dan fasilitas negara sebagai Anggota DPR RI yang luar biasa dari negara, jadi dia tidak pikirkan bagaimana jeritan rakyat yang saat ini tak pedulikan hak-haknya ketika Bakri Siddiq selama setahun berkuasa,” katanya.
Selain itu, penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh selama Bakri Siddiq juga absurd dan dinilai salah asuh.
Hal ini dapat dilihat dari pergaulan bebas yang semakin memprihatinkan, penegakan syariat islam tanpa ketegasan dan hanya mengedepankan sebatas pencitraan.
Bahkan, lebih memilukan Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq mencatat rekor baru peningkatan kasus HIV/AIDS yang signifikan, tercatat pada Februari 2023 berdasarkan data ditemukan 198 kasus terdiri atas 161 penderita HIV dan 37 penderita AIDS.
“Kita juga heran, kenapa PKS yang selama ini selalu mensyiarkan persoalan syariat Islam. Tapi anggota DPR RI-nya seperti Nasir Djamil ini justru mendukung Pj Wali Kota yang acuh tak acuh dalam penegakan syariat Islam. Sebenarnya ada hubungan khusus apa antara PKS dengan Bakri Siddiq sehingga anggota DPR RI-nya pun ikut turun tangan agar Bakri Siddiq berlanjut sebagai Pj Wali Kota, padahal begitu banyak polemik dan persoalan di tengah masyarakat selama yang bersangkutan menjabat,” katanya mengaku heran.
Dia juga menilai, langkah Mendagri yang tidak terburu-buru memperpanjang jabatan Bakri Siddiq sebagai Pj Walikota Banda Aceh adalah sebagai langkah yang tepat.
Karena, jika sosok yang ditunjuk adalah sosok yang salah seperti Bakri Siddiq ini nanti justru bakal semakin menyusahkan rakyat dan merusak citra pemerintah pusat sebagai pemberi mandat.
Dalam berbangsa dan bernegara, rakyat merupakan komponen yang sangat penting. Jika kehadiran seorang penjabat wali kota hanya bisa pencitraan dan menata kepentingan segilintir elit lalu mengabaikan kesulitan rakyatnya, maka penjabat kepala daerah tersebut harus sesegera mungkin diganti, daripada malah menimbulkan berbagai persoalan dikemudian hari.
“Perlu kita ingat kepentingan rakyat Banda Aceh dan marwah pemerintah pusat jauh lebih penting daripada kepentingan Bakri Siddiq Cs untuk mempertahankan kekuasaannya,” tegas Delky yang juga salah satu deklarator Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) itu
Menurut Delky, ketidakpahaman akan kondisi ril Banda Aceh, kurang kepedulian dan acuh tak acuh terhadap kesulitan rakyat serta pencitraan berlebihan hingga janji-janji yang tak terealisasi adalah catatan hitam dari kepemimpinan seorang Bakri Siddiq di ibu kota Provinsi Aceh itu.
Belum lagi, kata Delky, Bakri juga mengabaikan amanah penting Mandagri untuk meminimalisir konflik sosial di tengah masyarakat, dimana faktanya konflik sosial terjadi di Banda Aceh saat ini sebagai contoh di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.
“Untuk itu, kita berharap ada penyegaran untuk Pj Wali Kota Banda Aceh. Kita harap yang ditunjuk adalah sosok yang benar-benar paham kondisi Banda Aceh dan memiliki kepedulian terhadap nasib masyarakat,” pungkasnya.
Nasir Djamil Nilai Bakri Siddiq Layak Jadi Pj Wali Kota Banda Aceh
Sebelumnya, Ketua Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh M Nasir Djamil mengemukakan pendapatnya mengenai perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh. Ia menegaskan, dirinya tidak ingin terlibat dalam perdebatan pro dan kontra mengenai masalah tersebut.
“Saya tidak ingin masuk dalam pro dan kontra soal perpanjangan atau tidak Pj Wali Kota Banda Aceh,” kata Nasir dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (8/7/2023).
Lebih lanjut, Nasir Djamil memberikan pandangannya terhadap situasi tersebut, dengan menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan masa jabatan Pj Wali Kota saat ini, yaitu Bakri Siddiq. Menurutnya, Bakri Siddiq layak dipertahankan dan melanjutkan tugas pengabdian dalam membenahi birokrasi dan pelayanan publik untuk masyarakat kota.
“Dalam pandangan saya, Bakri Siddiq masih layak dipertahankan dan melanjutkan tugas pengabdian untuk membenahi birokrasi dan pelayanan publik untuk masyarakat kota,” ujarnya.
Pernyataan Nasir Djamil ini menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan Bakri Siddiq dalam memimpin kota Banda Aceh. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi terhadap semua Pj Bupati dan Wali Kota yang bertugas di Aceh.
“Saya percaya bahwa Kemendagri sudah ada penilaian terhadap semua Pj baik Bupati dan Walikota yang ditugaskan di Aceh. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi Bakri sudah menunjukkan iktikad baik untuk melayani dan menjadi jembatan harapan pusat dan warga Kota Banda Aceh,” pungkasnya. (IA)
