JANTHO — Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Besar tahun 2024, di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (14/2).
Pj Bupati Muhammad Iswanto dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Aceh Besar terus berupaya untuk melanjutkan program prioritas, dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu, OPD diminta inovatif, fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendukung langkah penanganan inflasi dan stunting.
Menurut Iswanto, secara makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2021. Berdasarkan data dari BPS Aceh Besar, pertumbuhan ekonomi Aceh Besar pada tahun 2021 adalah 2,44%, dan pada 2022 pertumbuhan ekonomi Aceh Besar pada level 3,05%.
Ditambahkannya, berdasarkan data dari BPS Aceh Besar, pada tahun 2021 indek pembangunan manusia (IPM) Aceh Besar pada angka 73,58 dan pencapaian IPM tahun 2022 dengan angka 74,00. “Pencapaian IPM ini sudah melebihi dari yang ditargetkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu 72,86,” terang Iswanto.
Pada bagian lain, Pj Bupati juga mengatakan, meskipun telah melebihi target yang ditetapkan, Pemkab Aceh Besar tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.
Selain itu juga, Pemkab Aceh Besar terus berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Aceh Besar, pada 2021 angka kemiskinan Aceh Besar sebesar 14,05%, pada tahun 2022 angka Kemiskinan Aceh Besar turun menjadi 13,38%.
Angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 berada di atas angka kemiskinan nasional dan di bawah angka kemiskinan Aceh.
Muhammad Iswanto menjelaskan, arah dan kebijakan serta strategi penanggulangan kemiskinan Aceh Besar dilaksanakan dengan berbagai cara. Seperti mengurangi beban pengeluaran dengan program PKH, bantuan tunai, operasi pasar, bantuan anak yatim, pemberian zakat dan infaq.
Juga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, menguatkan kapasitas penduduk miskin dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Untuk sektor kesehatan terutama berkaitan dengan stunting, ungkap Iswanto, Kabupaten Aceh Besar masih berada pada posisi angka stunting yang tinggi, tahun 2021 berdasarkan data SSGI angka stunting Aceh Besar 32,40% dan pada tahun 2022 Aceh Besar mampu menurunkan 5,4% menjadi 27,0%. Target tahun 2023 angka stunting Aceh Besar menjadi 20%.
Untuk itu, sarannya, perlu kerjasama semua pihak untuk dapat fokus pada pencegahan dan penurunan angka stunting di Aceh Besar.
Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk penanganan stunting meliputi:
Memperkuat koordinasi tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan membentuk TPPS kecamatan. Mengadakan pelatihan penggunaan alat antropometri untuk kader posyandu bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, pengadaan alat antropometri untuk 578 gampong yang belum memiliki alat antropometri.
Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Aceh Besar Sulaimi, Wakil Ketua DPRK Gunawan, sejumlah anggota DPRK, staf ahli bupati, para Asisten Sekdakab, kepala OPD, camat, akademisi, unsur LSM, mukim dan tokoh-tokoh masyarakat.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati melaporkan, Konsultas Publik RKPK itu diikuti anggota DPRK, 58 OPD, Bappeda Aceh, Kepala BPS Aceh Besar, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, mukim, akademisi, dan stakeholder terkait.
“Acara ini bertujuan menyepakati arah pembangunan Aceh Besar tahun 2024 serta menyemangati target-target indikator capaian serta menyepakati prioritas pembangunan Aceh Besar tahun 2024.
Wakil Ketua DPRK Gunawan mengharapkan agar melalui kegiatan itu dapat menggagas berbagai kegiatan yang pro rakyat, serta peningkatan ekonomi masyarakat seperti sektor petanian, perikanan, kelautan, dan UMKM.
“Kondisi ekonomi rakyat pasca pandemi covid-19 sangat menyedihkan. Untuk itu, mari bersama-sama menyusun program pembangunan pro rakyat dan meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Gunawan.
Para peserta Konsultasi Publik RKPK itu juga dibahani pemateri masing-masing Prof Dr Mukhlis Yunus SE MS dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Devizar ST MT dari Bappeda Aceh. (IA)
