Infoaceh.net, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi atas pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen yang diterimanya dari anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.
BMKG menyebut, pemangkasan yang dibungkus dalam kebijakan efisiensi ini berdampak pada banyak alat operasional utama miliknya terancam mati.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin merujuk kepada dampak kepada kemampuan untuk pemeliharaan alat-alat tersebut yang berkurang hingga sebesar 71 persen.
Dampak berikutnya adalah observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami terganggu.
Muslihhuddin menyontohkan hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mayoritas kondisinya saat ini, kata dia, sudah melampaui usia kelayakan. Kemampuan pemeliharaan eksisting yang dikurangi hingga 71 persen dikhawatirkan bakal menurunkan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih.
Jangkauan penyebarluasan informasi gempa dan tsunami juga bakal menurun 70 persen.
Secara keseluruhan, Muslihhuddin mengatakan, “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” terangnya, Sabtu (8/2).
Bahkan, ia menambahkan, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia sulit terlaksana karena anggarannya dipangkas itu.
Modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG termasuk untuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen dinyatakan menjadi tidak terwujud. Ujungnya, keselamatan transportasi terganggu.
Begitu pula, Muslihhuddin merinci, dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu.
Dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu. Peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu.
Menurut BMKG, mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.
“Maka dengan memperhatikan faktor ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi itu BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini,” kata Muslihhuddin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
