Data Geospasial Dukung Rencana MPP Digital Tahun 2024
BANDA ACEH — Pemerintah ingin mentransformasikan seluruh kebijakan layanan publik dalam bentuk digital. Salah satu upaya dengan membangun dan meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital pada tahun 2024.
Untuk mendukung rencana tersebut, dibutuhkan dukungan data dalam bentuk geospasial yang berkualitas sehingga masyarakat yang ingin mengurus keperluannya, bisa mengakses dengan mudah.
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
Hal tersebut diungkap oleh Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (PPIG) Badan Informasi Geospasial Rachman Rifai dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Geoportal Simpul Jaringan Provinsi Aceh di Aula Diskominsa Aceh, Selasa (4/7/2023).
“Kita tidak mungkin bekerja sendiri, akhirnya kita memanfaatkan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Dimana provinsi Aceh dan Kabupaten yang ada di dalam provinsi Aceh itu menjadi simpul jaringannya,” sebutnya.
Kehadiran geoportal sangat penting untuk menyimpan dan mempublikasikan data. Geoportal yang ditelah dibuat oleh pemerintah daerah, nanti akan terhubung dengan geoportal nasional yang kemudian terhubung ke portal satu data Indonesia.
“Jadi dari portal satu Indonesia inilah MPP digital atau layanan digital pemerintah itu mengambil datanya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, jika ada investasi di Aceh, maka masyarakat dengan mudah mengambil layanannya tinggal mengakses aplikasi itu.
Ia mengungkap Pemerintah Aceh telah membangun aplikasi geoportal sendiri juga telah aktif sejak lama dan sampai sekarang terus memutakhirkan data geospasialnya.
Karena selama ini membangun sendiri portalnya, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dan perlu diperbaiki agar data yang tersedia di Pemerintah Aceh bisa terintegrasi ke level nasional. Hal teknis lain yang perlu dicarikan solusi yaitu kendala di server sehingga simpul jaringan menjadi tidak aktif.
“Sebenarnya tidak ada masalah kalau provinsi Aceh membangun sendiri, tapi standarnya harus sama dengan yang di nasional. Kebetulan yang telah ada di Aceh, sistemnya berbeda lantaran belum terhubung langsung dengan nasional. Jadi sekarang perlu integrasi sehingga sekali kita unggah ke aplikasi itu, kalau dia sudah lengkap, itu langsung bisa konek ke JIGM maupun ke portal satu data Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung dari 4-5 Juli 2023 yang diikuti oleh perwakilan Diskominfo 23 Kabupaten Kota se-Aceh dan 22 Satuan Kerja Perangkat Aceh ini, data-data yang sudah lama ada di geoportal Aceh dapat terintergasi ke nasional lewat JIGN. (IA)
