Empat Jenderal TNI Purnawirawan Usulkan Pemakzulan Gibran ke MPR RI

Infoaceh.net, Jakarta – Nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menjadi sorotan. Forum Purnawirawan TNI secara resmi mengusulkan pemakzulan Gibran ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin, 2 Juni 2025.

Langkah itu diambil tak main-main. Ada empat jenderal bintang empat yang membubuhkan tandatangan dalam surat pengajuan tersebut. Mereka adalah:

• Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

• Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

• Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto

• Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

“Ya, betul. Sudah dikirim sejak Senin, sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD. Ada tanda terimanya,” kata Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.

Langkah politik ini menjadi sinyal keras dari barisan purnawirawan terhadap keabsahan politik Gibran. Isu pemakzulan ini bergulir pasca polemik pencalonan Gibran di Pilpres 2024 yang dianggap penuh rekayasa hukum dan intervensi kekuasaan.

Lalu siapa sebenarnya empat jenderal yang berdiri di balik manuver ini?

Fachrul Razi

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi adalah mantan Wakil Panglima TNI dan pernah menjabat Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Ia dikenal dekat dengan lingkar militer dan politikus senior, serta salah satu pendiri Partai Hanura. Fachrul adalah menteri tertua yang pernah dilantik, dengan usia 72 tahun saat masuk kabinet Jokowi.

Hanafie Asnan

Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan adalah mantan Kepala Staf TNI AU (1998–2002). Alumni AAU 1969 ini punya rekam jejak pendidikan militer yang panjang—baik di dalam maupun luar negeri, termasuk Inggris, Australia, hingga Yugoslavia. Ia juga dikenal sebagai tokoh udara yang berani bersikap kritis.

Tyasno Sudarto

Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto pernah menjabat Kepala Staf TNI AD (1999–2000). Sebelum itu, ia memimpin Pangdam IV/Diponegoro dan sempat menjadi Kepala BAIS TNI. Lahir di Magelang, Tyasno dikenal vokal mengkritik politik oligarki dan militerisme semu yang menyusupi kekuasaan sipil.