Fadli Zon Tolak Hentikan Penulisan Ulang Sejarah, Fraksi PDIP Desak Dihentikan Total

Infoaceh.net  – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan tidak akan menghentikan penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia.

Hal ini merespons soal desakan Fraksi PDIP di DPR RI agar penulisan ulang sejarah dihentikan.

Fadli Zon mengatakan bahwa sejarah tidak bisa dihentikan meski ada desakan berbagai pihak.

“Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno, jangan pernah meninggalkan sejarah,” kata Fadli di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025),

Dia mengatakan bahwa proyek yang digarapnya bukanlah proyek pribadi atau kepentingan tertentu.

“Ini proyek negara kok,” kata dia.

Lebih lanjut, sampai saat ini progres naskah sejarah RI ini sudah mencapai 70-80 persen.

Namun, Fadli Zon mengaku belum menerima naskahnya.

“Ya belumlah. Mereka (sejarawan) yang nulis kan,” ucapnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP sempat meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda.

Namun, mengingat semakin luasnya polemik yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik, kini Fraksi partai berlambang banteng moncong putih ini menilai sudah saatnya proyek tersebut dihentikan sepenuhnya.

MY Esti menegaskan salah satu pertimbangan utama adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebutnya hanya sebagai ‘rumor’.

Meski begitu, menurut dia, masih banyak alasan lain yang mendasari permintaan penghentian ini.

“Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” ujar MY Esti.

“Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas: setop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” tegasnya.

MY Esti juga menyampaikan sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.

“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” tandasnya