FMPR Pertanyakan Perkembangan Pemekaran Kabupaten Peusangan Raya

Rizki Ardial

Banda Aceh — Inisiator bersama jajaran Forum Muda Peusangan Raya (FMPR) Rizki Ardial menagih laporan dari panitia pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Peusangan Raya yang terbentuk sejak 14 Mei 2008 atau 12 tahun silam.

Laporan yang dimaksud, selama 12 tahun silam, Ketua Panitia Pemekaran CDOB Kabupaten Peusangan Raya, Anwar Idris dan Sekretaris Ismail Adam, sepertinya belum sama sekali menyampaikan laporan ke publik terkait perkembangan permohonan CDOB tersebut.

“Padahal ketua panitia kini mendapat amanah menduduki jabatan sebagai Anggota DPR-RI, kemudian sekretaris panitia menjabat sebagai Anggota DPR Kabupaten Bireuen, 12 tahun lalu panitia pemekaran Kabupaten Peusangan Raya sudah terbentuk dan otomatis sudah bekerja, maka masyarakat perlu mengetahui sejauh mana progres atau perkembangan pengurusan tersebut. Ini sangat penting diketahui oleh publik agar semangat tim dan masyarakat tidak memudar,” ujar Rizki Ardial, Ahad (31/5).

Disamping progres kepengurusan administrasi, kemudian anggaran untuk pengurusan calon DOB Peusangan Raya sudah berapa banyak yang dikeluarkan.

“Kami siap menggalang dana untuk keberlanjutan CDOB Kabupaten Peusangan Raya, jika anggaran tidak memadai lagi,” imbuhnya.

FMPR juga berharap, isu CDOB Kabupaten Peusangan Raya jangan sampai menjadi ajang menghamburkan uang untuk kepentingan politik belaka jelang Pilkada maupun Pemilu Legislatif di Kabupaten Bireuen.

“Jangan-jangan surat permohonan CDOB-nya diajukan ke Kementerian Agama bukan ke Kementerian Dalam Negeri, maka perlu dengan segera, ketua dan sekretaris bersama jajaran menyampaikan ke publik terkait perkembangan dari perjalan CDOB Peusangan Raya” pungkasnya.

Sebelumnya, tatusan tokoh Peusangan Raya yang tergabung dalam wadah Ikatan Masyarakat Peusangan Raya (IMPERA) berkumpul di kediaman H. Mukhlis, A.Md Sabtu (30/5) malam.

Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan orang itu wacana pemekaran mengemuka. Para tokoh itu berharap supaya Kabupaten Peusangan Raya bisa diwujudkan. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bireuen Rusyidi Muktar, S. Sos.

“Kabupaten Bireuen perlu dimekarkan, kita membentuk Kabupaten Peusangan Raya, kemudian Kecamatan Peusangan induk juga perlu dimekarkan beberapa kecamatan,” ujar pria yang kerap disapa Ceulangik.

Sementara Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) H. Fakhrurazi, SE M.Si mengaku sepakat dengan wacana pembentukan Kabupaten Peusangan Raya. (IA)