For-JAK Prihatin Pembangunan Aceh Jalan di Tempat
JAKARTA — Forum Jurnalis Aceh Jakarta (For-JAK) mengungkapkan keprihatinannya melihat pembangunan di Aceh yang selama ini terkesan jalan di tempat dan sangat tertinggal dari provinsi lain.
Hal itu terungkap pada diskusi usai buka puasa bersama Keluarga Besar Forum Jurnalis Aceh Jakarta (For-JAK) yang digelar di Warung Kopi Koetaradja & The Keude Kupi, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Ahad sore (9/4/2023).
Buka puasa bersama dihadiri sejumlah jurnalis dan pekerja media asal Aceh yang bekerja di media nasional yang tergabung dalam For-JAK.
Tujuannya untuk memperkuat silaturahmi antara sesama pekerja asal Aceh.
“Buka puasa bersama ini sudah jadi agenda tahunan For-JAK. Tahun sebelumnya walaupun kondisi masih PPKM, For-JAK juga membuat buka puasa bersama, tapi tahun ini sudah tidak perlu jaga jarak lagi,” kata Ketua Panitia Bukber For-JAK, Ferdian Ananda Majni didampingi Sekretaris Panitia Rayful Mudassir.
Ketua For-JAK Salman Mardira mengatakan, momentum buka puasa ini menjadi ajang penguat silaturahmi antaranggota dan pengurus serta dewan penasihat.
“Selama ini kita tahu teman-teman sangat sibuk dengan pekerjaan dan deadline di media masing-masing. Momentum bukber ini jadi ajang kita berkumpul, saling berdiskusi sambil menikmati kuliner Aceh. Bisa sedikit mengobati rindu dengan kampung halaman kita,” kata Salman yang bekerja sebagai Editor di Okezone.com.
Usai menyantap berbagai menu buka puasa, peserta yang hadir turut berdiskusi berbagai isu terutama mengenai Aceh.
Para peserta bukber For-JAK mengungkapkan keprihatinannya melihat pembangunan Aceh yang selama ini terkesan jalan di tempat dan sangat tertinggal dari provinsi lain.
“Kita dari melihat Aceh dari Jakarta sangat terasa ada banyak kekurangan pembangunan di Aceh. Kita juga menyayangkan saat daerah lain lagi sibuk-sibuknya membangun ekonomi, Aceh hanya sibuk dengan isu-isu receh yang tidak produktif,” kata Murizal Hamzah, penulis nasional yang juga penasihat For-JAK.
Menurut Murizal, For-JAK sejatinya mampu menjadi jembatan Aceh ke pemerintah pusat dalam memperjuangkan isu pembangunan.
