Ganjar Kritik Penegakan Hukum Masa Jokowi Jeblok, Padahal Cawapresnya Menko Bidang Hukum
JAKARTA — Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Padahal, calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar adalah Mahfud MD yang saat ini menjabat Menko Polhukam.
Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor penegakan hukum pemerintah Joko Widodo.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Bahkan, Ganjar mengaku baju warna hitam yang dikenakannya merupakan simbol dari jebloknya penegakan hukum di negara ini.
“Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga menilai jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebut punya nilai antara 7 hingga 8, namun saat ini turun dan berkurang dari angka sebelumnya.
“Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” ujarnya.
Capres usungan PDIP ini pun mengklaim jika dirinya terpilih sebagai presiden nantinya akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
“Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat,” tutur dia.
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai, kritikan Ganjar yang memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di masa Jokowi, berarti juga mengarah ke Mahfud selaku cawapres Ganjar.
Dia menyebut, Ganjar seolah lupa kalau wakilnya merupakan bagian pemerintah yang juga mengurusi soal hukum.
Igor menganggap, secara tidak langsung Ganjar juga menyerang wakilnya sendiri. “Saya kira, kritikan Ganjar itu juga kena ke Pak Mahfud, apa Pak Ganjar lupa kalau pak Mahfud itu juga ngurusin bidang hukum?” kata Igor dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (19/11/2023)
Menurut Igor, kinerja Jokowi sebagai presiden merupakan satu kesatuan dengan jajaran menteri di bawahnya, termasuk Mahfud MD. Oleh karena itu, kritikan Ganjar kepada Jokowi dapat diartikan menyerang wakilnya sendiri.
“Kerja presiden ya kerja menteri juga. Ngga bisa dipisahkan, ucap Igor.
Terlebih, sambung dia, selama masa kerja Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terdapat beberapa catatan. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset yang progresnya belum jelas.
“Ya memang ada beberapa catatan dari kinerja Pak Mahfud seperti RUU Perampasan Aset yang mandek,” ujar Igor.
Dia menyebut, sebaiknya Ganjar lebih fokus mengedepankan gagasan ketika berkampanye, bukan malah menyerang presiden. Sebab, masyarakat cenderung tidak menyukai konflik yang diciptakan oleh seorang capres.
Igor menjelaskan, masyarakat saat ini lebih menyukai politik riang gembira dibandingkan menyerang.
Dia menyebut, jika Ganjar terus melancarkan serangan bukan tidak mungkin elektabilitasnya bisa turun.
“Pak Ganjar harusnya lebih fokus adu gagasan, ketimbang menyerang lawan. Masyarakat enggak suka itu,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Nusron Wahid buka suara soal Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok buat penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo.
Penilaian jeblok itu imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres.
Nusron Wahid mengatakan sebaiknya Ganjar mempertanyakan masalah penegakan hukum di era Jokowi pada pasangan cawapresnya, Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” ucap Nusron di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11).
Menurut Nusron, Mahfud MD adalah orang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum. Pasalnya, Mahfud adalah menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
“Ya Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum, Pak Mahfud,” ungkap Nusron. (IA)
