Banda Aceh — Kepala Dinas Sosial Aceh Dr Muslem Yacob SAg MPd mengelar rapat perdana dengan jajaran, Kamis, 4 Januari 2023.
Ia menyoroti langkah-langkah penting terkait peralihan administrasi ke era digital dan upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.
Kadis Muslem yang didampingi Sekretaris Devi Riansyah AKS MSi dalam pertemuan silaturrahmi di aula dinas tersebut ikut mendengar pemaparan program kegiatan yang telah disusun setiap bidang teknis.
Rancangan program berupa rencana pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024 maupun dukungan terhadap Rancangan Pembangunan Aceh (RPA) 2022 hingga 2026.
Dalam arahannya, Muslem Yacob menegaskan pentingnya penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) milik Pemerintah dalam kegiatan surat-menyurat ke depannya, yang memprioritaskan efisiensi melalui penggunaan barcode untuk surat internal dan eksternal sehingga mengurangi tanda tangan manual.
Disamping juga mempermudah pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.
“Kita harus mulai menggunakan Srikandi sebagai langkah awal untuk memperkenalkan era digitalisasi kepada ASN, agar terbiasa dengan perubahan teknologi yang ada,” terangnya.
Selain itu, Dr Muslem juga menyoroti dua hal yang menjadi fokus Dinas Sosial Aceh, yakni kebencanaan dan penanganan masalah kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan merupakan masalah yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun Pemerintah berkewajiban untuk menguranginya.
“Partisipasi aktif dari kita semua sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah Aceh menurunkan tingkat kemiskinan. Ini untuk mengubah pandangan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera,” tambah Muslem.
Kadis mengingatkan seluruh ASN Dinsos Aceh adalah sebuah tim, sehingga tidak ada perbedaan di dalam menyukseskan program dinas ke depan.
Ia mengajak bersama-sama saling bahu membahu dalam menjalankan tugas mulia ini.
“Jika terdapat masalah atau kendala tolong sampaikan ke kami, dan kita cari bersama jalan keluarnya,” kata Muslem yang juga mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh ini.
Rapat tersebut dihadiri seluruh pejabat eselon, jabatan fungsional baik di dinas induk maupun dari UPTD. (IA)
