Infoaceh.net. BANDA ACEH – Partai Gerindra mengecam keras Pj Wali Kota Banda Aceh Almuniza Kamal terkait dengan kebijakannya yang ingin melakukan proses mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh Ramza Harli kembali mengkritik keras Pj wali kota Banda Aceh Almuniza Kamal.
Menurut Ramza, Almuniza tidak merespons atas kritikannya pada pekan lalu. Malah sekarang Pj. Wali Kota sudah terlalu jauh mengobok-obok tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah ditata kembali dengan baik oleh Pj Wali Kota saat dijabat Ade Surya.
Ramza meminta Almuniza agar mendengar berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pemerintahan Kota Banda Aceh tetap baik-baik saja sambil menunggu pelantikan wali kota baru.
Ramza yang juga sebagai ketua Banleg DPRK Banda Aceh, minta agar Almuniza segera menghentikan proses mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Menurut Ramza, selaku Pj wali kota Banda Aceh yang hanya menjabat sementara sambil menunggu pelantikan wali kota terpilih hasil pilkada, Almuniza tidak mempunyai kepentingan apapun untuk merombak para kepala OPD tersebut.
“Apa urgensinya bagi Pj wali kota untuk melakukan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama terhadap 18 kadis tersebut. Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan bila jadwal pelantikan wali kota baru dilaksanakan pada bulan Maret ini,” ungkapnya, Senin (6/1/2025).
Menurut Ramza, Almuniza harus mendengar berbagai kritikan dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat permohonan dari Pj Wali Kota kepada kepala BKN untuk melakukan uji kompetensi JPT Pratama terhadap 18 kepala OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Ramza berharap jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan pemerintahan kota Banda Aceh yang sudah mulai ada perubahan sejak dijabat oleh Pj wali kota sebelumnya, sekarang justru akan rusak semuanya.
“Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, saya rasa pasti ada maksud yang kurang baik dari Almuniza terhadap jalannya pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal ke depan nanti. Kalau benar ini tujuannya berarti Almuniza sangat tidak beretika dan akan merusak reputasinya sebagai salah satu Kadis di tingkat provinsi,” tegasnya.
Ditambahkan Ramza, untuk apa Almuniza mengutak-atik susunan para kepala OPD. Seharusnya serahkan saja wewenang tersebut kepada wali kota terpilih, karena mereka nantinya yang akan menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun lamanya untuk membangun kembali kota Banda Aceh ke depan nanti.
Ramza mensinyalir ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD. Modus yang dilakukan agar para kadis yang nantinya setelah dimutasi, otomatis status mereka semua sudah menjadi pejabat baru pada saat Illiza-Afdhal dilantik.
Dengan demikian sesuai aturan para kadis tersebut tidak bisa diganti lagi oleh Illiza-Afdhal sebelum menjabat dua tahun lamanya.
“Kalau benar tujuannya seperti ini, sikap Almuniza sangat berbahaya dia. Ini pasti ada upaya untuk merusak tatanan pemerintahan yang akan dijalankan oleh Illiza-Afdhal nantinya. Saya heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan wali kota terpilih dalam urusan ini,” imbuhnya.
“Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan wali kotanya,” lanjutnya lagi.
Ramza menyarankan sebaiknya Almuniza Kamal fokus saja terhadap program pemerintah yang mendesak dalam mengatasi stunting dan mendukung program makan bergizi gratis yang dijalankan dalam bulan Januari ini.
“Banyak sekali program yang mendesak terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak, tapi saya heran kenapa dia lebih fokus masuk ke ranah politik. Saya tidak akan berhenti bersuara terus, bila Almuniza tidak merespons juga terhadap proses mutasi JPT ini, saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket,” tutup Ramza yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh ini.
