Gerindra Tak Sepakat Revisi Qanun LKS dan Tolak Bank Konvensional Kembali ke Aceh
BANDA ACEH— Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan menolak upaya untuk merevisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Gerindra tidak sepakat dengan keinginan dan wacana yang disampaikan oleh Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya untuk merevisi Qanun LKS dan mengembalikan bank konvensional agar beroperasi lagi di Aceh.
“Kami di Gerindra dari awal tidak sepakat dengan wacana untuk revisi Qanun LKS apalagi sampai mengembalikan lagi bank konvensional untuk dibuka lagi di Aceh. Itu sama dengan membawa Aceh kembali ke jurang riba,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRA Abdurrahman Ahmad, kepada Infoaceh.net, Rabu (17/5/2023).
Menurutnya, Gerindra akan menolak dan melawan dengan keras setiap upaya untuk mengembalikan praktik riba di Aceh, di saat Aceh tengah menjalankan sistem ekonomi secara syariah dalam beberapa tahun ini setelah lahirnya Qanun LKS.
Apalagi wacana untuk mengembalikan bank konvensional itu hanya gara-gara pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengalami gangguan layanan akibat terjadinya error beberapa hari yang lalu.
Bahkan gangguan layanan yang terjadi pada BSI tidak serta merta harus ditindaklanjuti dengan tindakan merevisi Qanun LKS yang sudah terbentuk diterapkan di Aceh sejak awal tahun 2022.
Karena adanya gangguan BSI itu hanya masalah teknis gangguan dalam pelayanan perbankan syariah, sementara Qanun LKS itu adalah regulasi dalam menjalankan sistem ekonomi syariah di Aceh.
“Masak hanya gara-gara beberapa hari gangguan teknis satu bank syariah yakni BSI, kita mau revisi Qanun LKS sebagai regulasi ekonomi syariah. Kan di Aceh masih banyak bank-bank syariah lain yang beroperasi, kenapa justru ada yang berpikir untuk kembalikan bank konvensional dan hidup bersama riba lagi,” sebut Abdurrahman Ahmad yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Aceh ini.
Abdurrahman menyebutkan, jangan karena BSI error lalu dijadikan alasan untuk revisi Qanun LKS dan datangkan bank konvensional yang sama-sama diketahui sebagai riba, dimana Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan perang kepada pelaku riba.
“Ibaratnya, jangan hanya gara-gara istri sakit dan tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari saja, lalu ada suami tidak sabar dan justru mencari perempuan lain lalu berbuat zina. Jangan sampai kita mendapat murka Allah karena mengundang riba kembali ke Aceh,” terangnya.
Meskipun Ketua DPRA Saiful Bahri telah menyuarakan untuk revisi Qanun LKS untuk masuknya kembali bank-bank konvesional, Abdurrahman Ahmad menegaskan, itu bukanlah sikap lembaga DPRA secara keseluruhan.
“DPRA secara kelembagaan belum bersikap untuk sepakat merivisi Qanun LKS, itu hanya pernyataan Ketua DPRA secara pribadi, bukan secara Lembaga,” sebutnya.
Apalagi untuk merevisi qanun itu prosesnya tidak mudah, harus melalui usulan terlebih dahulu dan masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas tiap tahunnya.
“Dan revisi Qanun LKS ini tidak ada tercantum dalam Prolega Prioritas tahun 2023, jadi tidak bisa begitu saja untuk dibahas dilakukan revisi,” tegas Abdurrahman Ahmad.
Diketahui, dalam upaya untuk merevisi Qanun LKS ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga sudah menyurati DPRA beberapa bulan lalu agar segera dibahas
Lalu Badan Legislasi (Banleg) DPRA menyahuti permintaan revisi Qanun LKS sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Gubernur Aceh Nomor 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. (IA)
