Indikasi KKN di BP2JK Aceh, Satu Perusahaan Menangkan Tender Tiga Proyek Irigasi Puluhan Miliar
BANDA ACEH — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera mengusut adanya berbagai indikasi KKN di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh.
Salah satu indikasi yang terjadi saat ini yakni Pokja Pemilihan pada BP2JK memenangkan PT Alas Putra pada tiga paket sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan.
“Ini tentunya menjadi tanda tanya publik, karena perusahaan yang sama dimenangkan dalam waktu hampir bersamaan pada 3 paket puluhan miliar. Ada permainan apa di balik semua itu,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh Mahmud Padang, Sabtu, 23 Desember 2023.
Dia merincikan, paket yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan yakni, Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar, Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar dan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.
“Jika kita lihat dari peserta tender ketiga paket tersebut, hampir semua perusahaan berpengalaman bukan perusahaan baru, tapi justru malah semuanya digugurkan dengan alasan sepele. Sehingga semakin menguatkan adanya indikasi pengaturan agar PT AP menjadi pemenang ketiga paket tersebut,” bebernya.
Dia melanjutkan, karena ketiga paket tersebut dilarang pada waktu yang hampir bersamaan maka hampir bisa dipastikan ada kesamaan personel dan kesamaan peralatan yang dalam persyaratan tender dilarang mengajukan personel dan peralatan yang sama pada paket berbeda.
Kesamaan personel dan peralatan harus diupload pada aplikasi Sistem Informasi Pengalaman atau SIMPAN. Sehingga keabsahan data dapat diketahui dengan seksama.
“Hal ini semakin menguatkan adanya indikasi terjadi kongkalikong antar Pokja BP2JK dengan PT AP sehingga mengatur perusahaan tersebut bisa menang pada 3 paket pada waktu hampir bersamaan.
Untuk itu kita mendesak KPK turun tangan mengusut indikasi KKN dalam pelaksanaan tender di BP2JK, karena selain seringnya terjadi persaingan yang tidak sehat juga disinyalir sangat besar kemungkinan terjadinya praktek korupsi,” katanya.
