Jokowi Diminta Klarifikasi Status Dosen Pembimbing Skripsi, Rismon Sianipar Soroti Keengganan Mantan Presiden Merespons Bantahan Kasmudjo

Jakarta, Infoaceh.net – Rismon Sianipar, pakar digital forensik, menyoroti sikap diam mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini muncul setelah Kasmudjo, mantan dosen UGM, membantah dirinya adalah dosen pembimbing skripsi maupun akademik Jokowi di UGM.

“Pak Jokowi kok diam sekarang, gitu loh,” kata Rismon, Minggu (22/6/2025).

Menurut Rismon, Jokowi terkesan menutup diri terhadap bantahan dari Kasmudjo. “Ini kan sudah disomasi oleh tim pengacara, yang disebabkan bang Khozinudin, tiga kali 24 jam untuk mengoreksi statement Pak Jokowi,” jelasnya.

Berangkat dari bantahan Kasmudjo dan somasi yang diberikan, Rismon menilai bahwa Jokowi seharusnya memberikan klarifikasi. “Jadi harusnya Pak Jokowi kalau benar lulusan UGM yah koreksi dan siapa dosen akademik yang sebenarnya,” tandasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, melayangkan desakan serius kepada Jokowi untuk segera mencabut pernyataannya terkait sosok Kasmudjo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Khozinudin merujuk pada hasil pertemuan Rismon Sianipar yang menurutnya telah menegaskan bahwa Kasmudjo bukan dosen akademik maupun pembimbing skripsi Jokowi.

“Saya meminta saudara (Jokowi) untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen akademik,” ujar Khozinudin, Rabu (18/6/2025).

Ia memberi tenggat waktu tiga kali dua puluh empat jam kepada mantan Presiden untuk melakukan klarifikasi atau pencabutan pernyataan. Jika tidak dilakukan, pihaknya mengancam akan menempuh langkah hukum.

“Apabila dalam 3×24 jam saudara Jokowi tidak segera mencabut pernyataannya, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil,” ungkapnya.

Khozinudin juga menyinggung ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Ia menyindir bahwa masyarakat biasa bisa langsung ditangkap hanya karena dugaan menyebarkan hoaks kecil, sementara tokoh negara belum tentu diperlakukan sama. “Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu. Semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, jika Jokowi bersedia menganulir atau mengoreksi pernyataannya soal Kasmudjo, pihaknya akan menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengakuan bahwa pernyataan sebelumnya tidak benar.

“Kalau saudara Jokowi menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Jokowi memang berbohong. Sehingga wajar masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya,” tandasnya.