Jokowi Sebut Presiden – Wapres Satu Paket, FPPTNI: Sok Pinter, Enggak Bener Itu
Infoaceh.net – Pernyataan Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang menyebut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan satu paket antara calon presiden dan wakil presiden direspons oleh Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPPTNI Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin . Moeryono mematahkan pendapat Jokowi dalam merespons dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.“Itu enggak bener Jokowi itu, sok pinter. Di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Artinya itu dia tidak satu paket. Kan jelas, Presiden dan atau, bukan Presiden dalam satu paket, enggak ada,” ujar Moeryono dikutip dari Podcast To the Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, Minggu (15/6/2025).
Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran hukum serius yang bisa berakibat pada pemakzulan (impeachment) seperti berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat, perbuatan tercela, hingga tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.
FPPTNI yakin DPR akan menindaklanjuti surat pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Moeryono Aladin mengatakan tuntutan pemakzulan Gibran adalah untuk menyelamatkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung Prabowo Subianto, kami tidak pernah mengganggu,” kata Moeryono.
Maka itu, dia membantah adanya pihak yang menganggap FPPTNI membuat gaduh. “Karena kecintaan kami kepada Presiden Prabowo Subianto, apalagi teman beliau ada di kami, dan panglima perang kami Letnan Jenderal Marinir (Purn) Suharto itu teman satu kamar waktu Sesko dan sama-sama dirikan Gerindra,” tuturnya.
Dia mengatakan, FPPTNI ingin mengamankan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Supaya 1 periode, bahkan kalau bisa 2 periode berjalan lancar, karena apa? Harapan besar kami kepada beliau untuk adanya perubahan,” jelasnya.
Jokowi Sebut Pilpres Satu Paket
Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai usulan pemakzulan yang disampaikan sejumlah purnawirawan TNI dan kini suratnya sudah masuk DPR/MPR merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ucap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Jika ada yang menyurati seperti itu, lanjutnya, Jokowi menilai biasa saja dan bagian dari demokrasi di Indonesia. Disinggung apakah sakit hati mengingat Wapres Gibran adalah putranya, Jokowi mengaku biasa saja.
Jokowi menegaskan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 para kandidat yang berlaga merupakan pasangan satu paket dan tidak maju sendiri-sendiri. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti.
Dia mencontohkan, syarat pemakzulan antara lain Presiden atau Wakil Presiden melakukan korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat.
Sekjen Gibranku Cukup Prihatin
Sementara, Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi juga merespons surat tersebut. “Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Hari ini negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa Politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya,” ujar Pangeran saat menjadi narasumber program Rakyat Bersuara di iNews, Rabu (11/6/2025).
Dia menganggap usulan para purnawirawan TNI itu minim subtansi. Dirinya merasa dengan usulan purnawirawan TNI tersebut justru dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas progam pemerintah Prabowo-Gibran yang kini sedang berjalan.
“Narasi yang disampaikan ini tanpa isi yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan, dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya,” tuturnya.
