BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah mengikuti secara virtual acara penyerahan 1.552.000 sertifikat tanah untuk masyarakat seluruh Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo, dari Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Kamis (1/12/2022).
Acara yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu, juga dihadiri Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Anggota DPRA Darwati A Gani, Kakanwil BPN Aceh, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, bupati/wali kota dan ratusan masyarakat penerima sertifikat tanah di Aceh.
Acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh provinsi di Indonesia serta masyarakat penerima.
Sementara Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis kepada beberapa penerima dan memberikan arahan kepada seluruh penerima sertifikat di tanah air.
Pada kesempatan kali ini, dari 1,5 juta sertifikat yang diterbitkan, Aceh menerima 500 sertifikat tanah. Sebanyak 465 di antaranya merupakan penerima program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sementara 35 lainnya merupakan penerima sertifikat redistribusi tanah.
Dalam sambutannya Jokowi menekankan pemberian sertifikat tanah sebagai tanda hak hukum atas tanah sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghindari konflik pertanahan.
“Siang hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di Istana Negara maupun yang hadir (daring) di provinsi masing-masing,” ujar Jokowi.
Dia menyampaikan pada tahun 2015 terdapat 126 juta bidang tanah yang harus diberikan sertifikat. Sementara saat itu yang sudah memegang sertifikat baru 46 juta kepala keluarga.
“Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana,” jelasnya.
Dia mengatakan saat ini sertifikat tanah yang sudah diberikan sebanyak 100 juta sertifikat sehingga tersisa 26 juta sertifikat yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang. “Kurang lebih dua atau tiga tahun rampung,” kata Jokowi. (IA)
