Infoaceh.net, BANDA ACEH — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (BEM USK) menyoroti persoalan kegaduhan terkait penunjukan Alhudri sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
Polemik ini bermulai dari statemen Ketua DPRA Zulfadli yang menduga adanya permainan di balik pergantian Plt Sekda Aceh, dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan pelantikan wakil ketua DPRA dari Fraksi Golkar, Jum’at malam (21/2).
Kemudian adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan SK Plt Sekda tertanggal 12 Februari 2025 sehingga ketua DPRA mengeluarkan pernyataan sangat keras menuding adanya keterlibatan wakil gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah atau Dek Fad dan Bendahara Partai Gerindra Aceh T Irsyadi sebagai dalang dalam penunjukan Alhudri dan penerbitan SK tersebut.
“Seharusnya sebagai tokoh publik dan pimpinan DPRA bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, tanpa harus memberikan pernyataan yang sangat keras sehingga menjadi tontonan masyarakat dan sorotan publik. Terihat sangat tidak baik dan tidak elok untuk diucapkan,” ujar Menteri Politik Hukum dan Keamanan BEM USK Aidil Syahputra, Ahad (23/2).
Kemudian melihat dari respon beberapa kalangan politisi terutama dari Fraksi Gerindra menganggap hal ini sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang ada karena sudah sangat jelas dalam SK pengangkatan Alhudri yang menanda tangani adalah Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh.
“Kekisruhan hari ini antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi tontonan masyarakat Aceh dan menjadi buah bibir panas masyarakat di meja kopi. Apabila tidak ada keharmonisan dan membuat kegaduhan, apa tidak ada sosok lain yang lebih layak diusulkan.
Aceh tidak kekurangan sosok, bahkan masih banyak tokoh-tokoh Aceh yang berada di luar yang layak untuk dijadikan Sekretaris Daerah Aceh,” pungkas Aidil.
