Komisi IX DPR RI Janjikan Mesin MRI Baru untuk RSUDZA
BANDA ACEH – Rombongan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Ahad sore (167/2023).
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, Direktur RSUDZA dr Isra Firmansyah Sp dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif.
Direktur RSUDZA dr Isra Firmansyah, dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah data dan informasi kepada rombongan Komisi IX DPR RI, mulai dari sejarah singkat, prestasi serta kendala dan tantangan di Rumah Sakit yang berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan itu.
Direktur RSUDZA menjelaskan, pasien yang datang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit ini, rata-rata mencapai 103 pasien per hari, sementara daya tampung IGD hanya sebanyak 40 tempat tidur saja.
“Keterbatasan daya tampung dengan jumlah pasien yang datang setiap hari di IGD ini, membuat kita harus bekerja ekstra, pak. Namun kami tetap berprinsip tidak boleh ada pasien yang ditolak, tetap harus kami terima dan harus kami layani,” ujar Isra Firmansyah.
Selain itu, dr Isra juga menjelaskan keterbatasan mesin Magnetic Resonance Imaging (MRI) di RSUDZA juga menjadi kendala saat ini.
“MRI kita ini pengadaan tahun 2009, Pak. Kemampuan merekam per harinya itu hanya 30, sementara pasien yang membutuhkan perekaman di MRI sangat banyak. Hal ini mengakibatkan antrean MRI di RSUDZA hingga Agustus Pak, sedangkan antrean CT-Scan itu hingga 26 Juli,” ungkap Isra.
Usai mendengarkan pemaparan, salah seorang Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mengingatkan salah seorang Dirjen Kementerian Kesehatan untuk memberikan satu unit alat MRI untuk RSUDZA.
“Pak Dirjen, tolong alokasikan satu unit MRI untuk RSUDZA. Kasihan masyarakat, sebagaimana penjelasan dari Pak Direktur tadi, bahwa lama antrean MRI hingga Agustus. Bayangkan, berapa biaya yang harus ditanggung keluarga pasien selama masa antri, dimana mereka menginap. Jadi Pak Dirjen, kalau tidak bisa tahun ini, maka tahun 2024 MRI tersebut sudah harus ada di RSUDZA, ya anggap saja hadiah dari kunjungan Komisi IX ke Aceh,” ujar Ansory, yang diamini sejumlah Anggota DPR RI lainnya.
