Jakarta — Komisi V DPR RI menyetujui anggaran Kementerian dan badan yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI dalam rapat kerja di Gedung Parlemen, Selasa (15/9).
Adapun mitra Komisi V yang mendapat anggaran terbanyak adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 149, 81 triliun, Kementerian Perhubungan Rp. 45,66 triliun, Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 3,68 triliun. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapatkan alokasi sebanyak Rp 2,26 triliun, Badan Metereologi dan Geofisika Rp 3,37 triliun dan terakhir adalah Badan Pengembangan Surabaya Madura sebanyak Rp 156 miliar.
Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD) dalam tanggapannya sebagai Kapoksi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan persetujuannya dengan memberikan catatan penting.
“Pada prinsipnya kami dari PKB dapat menyutujui anggaran yang telah dialokasikan dan dibahas bersama. Namun demikian, kita meminta supaya aspirasi dan program prioritas yang sudah disampaikan oleh anggota Komisi V terutama dari Fraksi PKB supaya dapat diakomodir semaksimal mungkin,” tegas HRD.
HRD sendiri memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis dari dapilnya. Diantaranya adalah pembangunan akses ke Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia, Penggantian Jembatan Peudada, Jembatan Uning Takengon, Jembatan Krueng Tamiang, Jalan dua jalur di Bireuen, Jalan Elak Idi, Jalan lingkar kota Langsa, Jembatan evakuasi Pusong-Kandang Lhokseumawe dan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah.
Sedang di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, HRD membawa aspirasi masyarakat seperti Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Peusangan, Rehab Irigasi Pante Lhong, Rehab Bendung Krueng Pase, Penahan Ombak Mon Jambe Jeumpa, Normalisasi Tambak, P3-TGAI dan Pembangunan Bendungan Pidie Jaya.
Selanjutnya, di Direktorat Cipta Karya, ia menyampaikan sedang memperjuangkan pembangunan Pasar Idi Aceh Timur, Pembangunan Stadion Utama Bireuen, rehab sekolah dan madrasah, KOTAKU, PISEW, Pamsimas serta program drainase Kota Sigli.
Sedangkan di Direktorat Jenderal Perumahan, HRD fokus pada pembangunan rumah khusus, rumah susun dan rehab rumah layak huni.
Adapun di Kementerian Perhubungan, HRD memperjuangkan pembangun kereta Api Banda Aceh-Besitang, pengembangan bandar udara Malikussaleh dan Bandara Rembele serta pengadaan bus sekolah. Selain itu, Ia juga menyuarakan rehabilitasi terminal tipe A di Langsa dan Takengon serta pemasangan marka dan lampu jalan
Untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, HRD mendorong supaya ada penyediaan tunjangan khusus Kepala Desa, peningkatan penerima program Permodalan Badan Usaha Milik Desa, peningkatan kapasitas aparatur Gampong, desa parawisita, dan beberapa program penting lainnya.
Sedangkan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, HRD mendesak supaya dilakukan pengadaan sejumlah sarana dan perlengkapan SAR Pos Bireuen dan Banda Aceh seperti Kapal Evakuasi, perahu rafting, peralatan selam, perahu karet dan mobil operasional.
“Alhamdulillah sebagian besar aspirasi masyarakat Aceh ini sudah terakomodir baik yang bersumber dari mitra komisi V maupun dari kementerian/ lembaga lainnya seperti BLK, Beasiswa, Program Inkubasi Bisnis, Dayah Digital dan lain-lain. Yang belum terakomodir umumnya disebabkan persoalan teknis. Insya Allah kita berkomitmen untuk mengawal sejumlah aspirasi tersebut,” pungkas HRD. (IA
