Kumham Goes To Campus 2023 Digelar di USK Akhir Februari
BANDA ACEH — Kementerian Hukum dan HAM akan menggelar kegiatan “Kumham Goes To Campus 2023” di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh pada akhir Februari mendatang.
Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej diagendakan akan hadir langsung pada kegiatan tersebut.
Menindaklanjuti hal itu, Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Rakhmat Renaldy telah melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Marwan.
Pertemuan ini turut dihadiri Kabag Umum Hendri Rahman, Kabid Pelayanan Hukum Bukhari, Kabid Hukum Edison, dan Kasubbid Kekayaan Intelektual Taufiq.
“Kumham Goes to Campus ini merupakan wadah untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan layanan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat khususnya civitas akademika,” ungkap Rakhmat, Kamis (9/2).
Bukan hanya itu, ia pun menjelaskan rangkaian kegiatan ini terdiri dari sosialisasi KUHP dan RUU Paten dan Desain Industri, konsultasi KUHP, hingga booth layanan Kemenkumham.
“Sehingga penting bagi kita berkoordinasi dengan pihak kampus, agar kolaborasi ini mampu menyukseskan kegiatan kedepan,” lanjutnya.
Disisi lain, Rektor Universitas Syiah Kuala, Marwan yang didampingi oleh Wakil Rektor I Agussabti menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam menambah wawasan hukum.
“Kegiatan seperti ini sangat positif, kita juga mengucapkan terimakasih bisa menghadirkan Wamenkumham ke kampus USK,” ungkapnya.
Kegiatan Kumham Goes to Campus akan diselenggarakan di 16 universitas di seluruh Indonesia, diawali dari universitas paling barat Indonesia yaitu USK.
Kumham Goes to Campus merupakan wadah untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan layanan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, khususnya civitas akademika.
Targetnya adalah sosialisasi kebijakan, memperkenalkan dan mendekatkan Kumham serta interaksi dengan masyarakat.
Untuk tahun 2023, Kumham Goes to Campus akan menyosialisasikan KUHP baru untuk civitas akademika dan aparat penegak hukum.
