LAN Dorong Reformasi Birokrasi Lewat Indeks Kualitas Kebijakan, Langsung Dilaporkan ke Presiden

Jakarta, Infoaceh.net – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas merupakan fondasi utama keberhasilan program pembangunan nasional.

Tak sekadar bagus di atas kertas, kebijakan publik harus dirancang secara profesional, inklusif, berbasis bukti, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam pembukaan Kick Off Pengukuran Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang digelar secara daring, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, IKK menjadi instrumen strategis untuk mengukur kualitas proses perumusan kebijakan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Inklusif, kolaboratif, dan yang paling penting berdampak bagi masyarakat dan hasil pembangunan,” ujar Taufiq, Kamis (26/6/2025).

Taufiq mencontohkan praktik baik negara maju seperti Selandia Baru yang menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai manfaat dan risiko kebijakan, serta Singapura dengan prinsip Occam’s Razor dalam menyederhanakan kebijakan namun tetap berdampak besar.

“Negara maju selalu ditopang oleh kebijakan publik yang berkualitas dan efektif dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” ungkapnya.

Taufiq menegaskan, hasil pengukuran IKK 2025 akan menjadi masukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk menilai kinerja instansi yang serius memperbaiki mutu kebijakan. Ia menambahkan, pengukuran ini merupakan bentuk konkret dari Asta Cita ke-7, yakni reformasi hukum dan birokrasi serta penguatan pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

“Ini bukan hanya teknokrasi, tapi bagian dari agenda strategis nasional mewujudkan birokrasi bersih dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Peningkatan Kualitas Kebijakan, Agus Sudrajat, mengajak seluruh instansi pemerintah untuk aktif berpartisipasi dalam pengukuran IKK, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pemerintahan.

“Jadikan IKK sebagai cermin dan kompas: melihat posisi kita saat ini dan menentukan arah perbaikan ke depan,” katanya.

Direktur Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan, Widhi Novianto, turut menjelaskan pembaruan instrumen IKK 2025, yakni:

1. Fokus pada kebijakan pembangunan strategis dari instansi pusat/daerah.

2. Tiap instansi menyampaikan maksimal 3 kebijakan.

3. Instrumen pertanyaan disederhanakan, fokus pada hasil/dampak.

4. Bukti dukung dibuat lebih konkret, valid, dan tidak multitafsir.

5. Tersedia tahap feedback untuk revisi dokumen penunjang.

Widhi juga menyampaikan LAN membuka layanan bantuan teknis bagi instansi yang membutuhkan. Konsultasi dapat dilakukan melalui WhatsApp Sobat Bijak di 0821-2550-0053 atau melalui email [email protected].

“Dengan berbagai kemudahan ini, kami berharap partisipasi aktif dari seluruh instansi dalam mendorong kebijakan yang berdampak dan reformasi birokrasi yang nyata,” pungkas Widhi.