Lelang Proyek Diduga Sarat KKN, Menteri PUPR Didesak Copot Kepala BP2JK Aceh
Kedua, lanjut Yusuf, BP2JK Aceh kembali menetapkan satu pemenang untuk 3 paket pekerjaan dengan nilai puluhan miliar rupiah yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan sehingga kuat dugaan ada pengaturan tender yang sarat KKN dalam pelelangan di BP2JK Aceh selama ini.
Ketiga pekerjaan yang di menangkan PT AP itu adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar.
Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar dan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.
Ketiga, Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementerian PUPR tentang penetapan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran Rp 34.394.783.000.
Diketahui PT FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023.
Sehingga dapat dilihat bahwa BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dan menetapkan perusahaan pemenang yang SBU-nya sudah mati.
“Melihat semakin kritis dan sadisnya indikasi KKN Pelelangan Proyek APBN di BP2JK Aceh dan memeriksa Pokja-pokja BP2JK Aceh, kami mendesak KPK turun langsung mengusut indikasi KKN yang sudah begitu lama dibiarkan itu,” teriak Yusuf dalam orasinya.
Pendemo juga meminta Kepala BP2JK Aceh jangan bermain politik dalam menjalankan tugas pelelangan APBN, karena dapat mencoreng citra profesionalitas dan independensi instansi pemerintahan serta merusak nama baik Kementerian PUPR.
Mahasiswa juga mendesak Irjen Kementerian PUPR RI segera melakukan investigasi dan memerintahkan BP2JK Aceh membatalkan pemenang tender sejumlah paket kegiatan yang bermasalah sebagaimana disebutkan di atas.
“Kami secara tegas meminta Menteri PUPR Basuki untuk segera mencopot Kepala BP2JK Aceh Soeryadi karena selama ini telah menjadikan lembaga itu sarang mafia proyek dan jauh dari kata profesionalitas dalam bekerja,” tegasnya.
