Infoacehnet

Portal Berita dan Informasi Aceh

Masyarakat Kluet Sesalkan Anggota DPR RI Komisi VI Asal Aceh Bungkam Soal Izin Tambang PT BMU

Warga Kluet Tengah, Aceh Selatan melakukan aksi menuntut pencabutan izin tambang PT BMU

BANDA ACEH — Persoalan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Beri Mineral Utama (BMU) bukanlah persoalan baru.

Kehadiran PT BMU telah membuat berbagai persoalan lingkungan mulai pencemaran air hingga konflik sosial di tengah masyarakat, namun hingga saat ini seakan terjadi pembiaran oleh pihak berkompeten yang berwenang dalam mengevaluasi izin pertambangan.

“Jika kita melihat pada pasal 119 UU Nomor 3 2020 kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 pasal 185 serta Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022. Yang berwenang mencabut izin adalah Kepala BKPM/Menteri Investasi, sementara kepala daerah dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian untuk mencabut IUP mengingat, gejolak yang terjadi di masyarakat akibat tambang, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut,” ungkap komandan lapangan (Danlap) aksi “Manggamat Menggugat” Henneri SH kepada media, Kamis 31 Agustus 2023.

Menurut Henneri, persoalan tambang PT BMU bukan hanya telah merugikan masyarakat Manggamat Kluet Tengah, tapi juga seluruh masyarakat Kluet di 5 kecamatan bahkan seluruh Aceh Selatan.

“Di bulan Agustus dimana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, sudah berulang kali mahasiswa, pemuda dan masyarakat melakukan aksi demontrasi, namun wakil rakyat yang berkompeten dan bermitra langsung justru hanya bungkam seribu bahasa, ini sangat disayangkan,” kata Henneri.

Henneri mengatakan, Aceh Selatan hari ini memiliki satu putra daerah yang duduk di Komisi VI yang merupakan mitra langsung dari BKPM yang memiliki kewenangan secara aturan perundang-undangan untuk mengevaluasi dan mencabut izin tambang PT BMU di Kluet Tengah.

“Lagi-lagi sangat disayangkan, sosok Anggota DPR RI yang sebelumnya selalu mengklaim peduli lingkungan dan bersuara terkait harmoni alam, malah sebagai pihak yang berkompenten dan mitra langsung lembaga negara yang berwenang menangani perizinan tambang di pusat, justru malah dia hanya bisa diam melihat kepiluan rakyatnya yang sudah sekian lama bersuara.

Lainnya

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji
MAKI soal Vonis Ringan Korupsi APD Covid: Hukuman Mati, Hakim Disanksi
Kondisi memprihatinkan dialami jamaah haji Aceh di Mina, jamaah perempuan dan laki-laki bercampur, yang seharusnya dipisah. (Foto: Ist)
Legalisasi Kasino Disebut Bisa Tutup Utang RI
Ilustrasi pajak.
Natalius Pigai: Dua Distrik Kosong, 60 Ribu Warga Papua Tengah Mengungsi Akibat Konflik Bersenjata
Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar penyembelihan 15 ekor hewan kurban
PKS
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman
Komisi VI DPR Segera Panggil PT Antam Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat
Balon Udara Raksasa Berisi Petasan Jatuh di Rumah Warga Ponorogo
KBRI Tokyo gelar Festival Hari Persahabatan Internasional
Gaza Digempur Israel Saat Iduladha, 38 Warga Tewas
Anggota Timwas Haji DPR RI asal Aceh Muslim Ayub
Seorang Anak Tega Melempar Pot ke Ibu Kandung Gegara Tak Dikasih Uang
Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 RI sekaligus Ketua Komisi IV DPR RI
Deddy_Corbuzier,_Netmediatama,_03.38
Enable Notifications OK No thanks