MK Tolak Gugatan Rapat DPR di Hotel, Publik Soroti Gaya Hidup Mewah Wakil Rakyat

Namun, menurutnya, fasilitas tersebut sering diabaikan dan justru membuat para wakil rakyat lebih memilih lokasi rapat yang dinilai mewah dan boros anggaran.

Zico menilai, penggunaan hotel sebagai tempat rapat bukan hanya melanggar asas efisiensi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap DPR.

Ia menegaskan bahwa gaya hidup seperti itu mencerminkan pola pikir mewah di tengah situasi ekonomi masyarakat yang serba sulit.

Namun, Mahkamah berpandangan lain.

Menurut MK, penentuan lokasi rapat adalah ranah internal DPR dan tidak menyangkut pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi.

Sehingga, dalil para pemohon dianggap tidak berdasar menurut hukum.

Putusan ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Di satu sisi, MK mempertahankan otonomi kelembagaan DPR dalam menyelenggarakan rapat.

Namun di sisi lain, publik mungkin akan terus mempertanyakan praktik penggunaan anggaran yang dianggap tidak efisien.

Dengan adanya putusan ini, DPR masih memiliki keleluasaan untuk mengadakan rapat di luar gedung, selama prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tetap dijunjung tinggi.

Kini, sorotan publik mungkin akan beralih pada komitmen DPR dalam menjawab kritik soal efisiensi dan transparansi kerja mereka.

Masyarakat masih menunggu, apakah ke depan pola kerja parlemen bisa lebih hemat anggaran dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kenyamanan elit semata.