Mualem Ajak Kepala Daerah di Aceh Kompak: Bek Syeh Syoh, Janji ke Rakyat Harus Ditepati
Jakarta, Infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengajak seluruh kepala daerah di Aceh untuk memperkuat solidaritas dan komitmen bersama dalam memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan pelaksanaan menyeluruh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ajakan itu disampaikannya dalam pertemuan dengan para bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Kamis malam (3/7/2025).
Menurut Mualem—sapaan akrab Gubernur Aceh—upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat Aceh, serta wujud nyata menjaga keberlanjutan perdamaian pasca-konflik.
“Perjuangan ini tidak bisa setengah-setengah. Ini soal martabat, keadilan, dan masa depan Aceh,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh terus melakukan lobi dan koordinasi intensif dengan kementerian terkait, DPR RI, hingga Presiden, guna memastikan bahwa kekhususan Aceh bukan hanya formalitas dalam perundang-undangan, tapi juga terefleksi dalam kebijakan nyata di lapangan.
Seperti diketahui, Dana Otsus yang menjadi amanat dari MoU Helsinki telah menjadi penopang utama pembangunan Aceh sejak 2008. Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006, Aceh mendapatkan dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 15 tahun dan satu persen untuk lima tahun selanjutnya, yang akan berakhir pada 2027. Pemerintah Aceh kini mendorong agar dana tersebut diperpanjang secara permanen.
“Ini bukan semata-mata soal anggaran. Ini adalah instrumen untuk membangun Aceh yang adil dan setara dengan daerah lain. Masih banyak ketimpangan yang harus kita tangani,” ujarnya.
Mualem juga menyentil soal status tanah Blang Padang di Banda Aceh, yang menurutnya seharusnya dikembalikan sebagai tanah wakaf untuk Masjid Raya Baiturrahman.
“Kita sedang perjuangkan agar Blang Padang kembali kepada fungsinya yang asli. Ini bukan soal aset pemerintah, tapi warisan umat,” katanya.
Selain itu, ia memaparkan sejumlah isu strategis yang turut disuarakan ke pemerintah pusat, mulai dari status ASN dan tenaga honorer lama, pengangkatan PPPK, hingga pembenahan mekanisme mutasi yang hingga kini masih tersendat.
