Naik Perahu Karet, Pj Wali Kota Pantau Sampah Hingga Potensi Wisata Krueng Aceh

Banda Aceh – Sabtu pagi, 11 Februari 2023, Krueng Aceh yang membelah Kota Banda Aceh tak seindah biasa. Airnya kuning kecoklatan dan berarus kencang. Maklum, hujan deras mengguyur kota sedari kemarin hingga dinihari.

Di tepi sungai, di dermaga kecil depan Mapolresta, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Banda Aceh bersiap menaiki empat unit perahu karet bermotor yang telah disiapkan pihak BPBD. “Lanjutkan. Kita tetap pada jadwal semula,” instruksi Bakri Siddiq.

Para pejabat yang mendampingi, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banda Aceh Jalaluddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh Hamdani Basyah, Kadishub Wahyudi, Kepala Pelaksana BPBD Rizal Abdillah dan Kabag Prokopim Aulia Rachmana Putra. Ikut serta pula Kabag Ops Polresta Banda Aceh Kompol Iswahyudi.

Beberapa hari sebelumnya, Pj Wali Kota memang sudah menjadwalkan peninjauan Krueng Aceh bersama sejumlah pejabat terkait. Kebersihan sungai, ketinggian debit air, saluran pembuangan drainase, sedimen, hingga potensi wisata air menjadi atensinya.

Dari titik keberangkatan, perahu karet yang ditumpangi Bakri Siddiq dan tim mengarungi aliran sungai bersejarah hingga ke perbatasan kabupaten tetangga, tak dari Jembatan Pango.
Perjalanan menjadi sedikit menegangkan karena harus melawan arus.

Beberapa kali, perahu karet berkapasitas empat hingga delapan orang dewasa itu, harus bermanuver menghindari sampah kayu yang hanyut dari hulu dan aliran sungai yang ekstrem.

Satu perahu yang membawa kru humas pun mesti menepi sejenak untuk menguras air yang sempat menggenangi separuh badan perahu.

Tiba di bawah Jembatan Pante Pirak, Bakri Siddiq berpapasan dengan tim DLHK3 Banda Aceh yang sedang berjibaku membersihkan area tiang jembatan dari kayu-kayu berukuran besar yang tersangkut.

“Luar biasa perjuangan Anda semua demi warga kota. Terima kasih dan tetap semangat,” ujarnya.

Selanjutnya, DAS yang longsor, penumpukan sampah dan sedimen, hingga kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata, menjadi titik pemberhentian pj wali kota.