INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa Aceh yang menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jum’at malam (23/8/2024) berujung ricuh setelah polisi membubarkan massa secara paksa dengan tembakan gas air mata dan menyiram dengan mobil water canon.
Beredar video dalam durasi singkat yang memperlihatkan seorang mahasiswa pengunjuk rasa memegang kepalanya yang mengeluarkan darah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.
Aksi pemukulan terhadap pengunjuk rasa oleh aparat kepolisian mendapat kecaman dari sejumlah tokoh dan politisi.
Mereka menyebut tindakan itu sangat bertentangan dengan tupoksi kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan sebaliknya.
Mereka menuntut agar Kapolda Aceh segera meminta maaf kepada pengunjuk rasa, terutama korban pemukulan dan meminta agar ada kompensasi.
Salah seorang politisi Aceh di Senayan, M Nasir Djamil yang dikonfirmasi soal pemukulan itu menyayangkan dan mengecam aksi pemukulan oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa.
Pemukulan dan kekerasan oleh aparat sebenarnya bisa dihindari jika aparat polisi mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis.
“Polisi itu pengayom, pelindung, dan juga mengamankan masyarakat. Unjuk rasa itu dilindungi oleh konstitusi. Karena itu saya menyayangkan dan mengecam aksi kekerasan aparat polisi terhadap pengunjuk rasa yang mengalami luka serius,” ujar M Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh dalam keterangannya, Jum’at malam (23/8).
Menurutnya, polisi melalui bidang yang terkait dengan situasi di lapangan seharusnya sudah bisa memetakan dan melakukan “cooling system” agar unjuk rasa berlangsung tertib, aman dan damai.
Kalaupun ada kalimat atau pernyataan kasar dan keras dari pengunjuk rasa maka hal itu tentu masih bisa ditoleransi.
“Cooling system itu berfungsi untuk mendinginkan dan mengamankan unjuk rasa agar mereka tidak anarkis,” pungkasnya.
