Infoaceh.net, Banda Aceh — Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil mempertanyakan adanya 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Nasional 2024 yang perempuan tidak diperbolehkan memakai jilbab, termasuk wakil dari Provinsi Aceh.
“Jika benar soal larangan berjilbab Paskibraka tersebut sangat disesalkan, dan meminta kepada Presiden Jokowi agar larangan itu segera dicabut,” ujar Nasir Djamil dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, permintaan pencabutan larangan berjilbab itu karena sebelumnya sejak tahun 2002 tidak terjadi Paskibraka perempuan dilarang berjilbab.
“Tidak pernah sebelumnya ada larangan itu, baik di nasional maupun daerah,” ungkap Nasir Djamil.
Ditambahkannya, juga tidak ada dasar hukum untuk pelarangan pemakaian jilbab tersebut.
Pelarangan itu bahkan terkesan mengada-ngada dan sangat menyakitkan perasaan umat Islam di Indonesia.
“Pelarangan jilbab itu bertentangan dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila,” sebut Nasir Djamil yang juga Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh ini.
Selain itu, juga bertentangan dengan tujuan pendidikan yang ingin menghadirkan anak didik yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah.
Sebelumnya, Pengurus Pusat (PP) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 yang mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) kemarin di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Saat hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri yang dikukuhkan Jokowi untuk bertugas di istana terlihat tanpa jilbab. Padahal, saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh paskibraka putri yang berhijab itu tetap mengenakan jilbab.
Oleh karena itu muncul dugaan ada ‘aturan’ atau ‘tekanan’ agar paskibraka putri yang berjilbab itu tak berhijab saat dikukuhkan Jokowi.
“Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilban. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap,” kata Wasekjen PPI Irwan Indra kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/8).
