Banda Aceh — Ombudsman RI Perwakilan Aceh kali ini menerima pengaduan dari masyarakat terkait kartu identitas.
Pelapor menyampaikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik miliknya tidak dapat digunakan untuk pendaftaran kerja secara online.
Adalah Mauli Idrawana (26) warga Desa Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang melaporkan bahwa NIK-nya tidak berfungsi ketika hendak mengisi lamaran kerja dan melanjutkan studi magister (S2) ke salah satu kampus di Kota Lhokseumawe.
Dalam laporannya, Mauli menyebutkan bahwa KTP-nya sudah siap. Namun tidak bisa digunakan, ketika mengisi pada kolom NIK datanya ditolak.
Sedangkan Pelapor membutuhkan data tersebut dengan cepat untuk lowongan pekerjaan.
Menerima pengaduan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin langsung memerintahkan Ilyas Isti, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Pusat.
I Ketut Dedy Dharmaja Mulia yang merupakan Keasistenan Utama (KU-7) Ombudsman RI yang membidangi Administrasi Kependudukan (Adminduk), ketika menerima informasi tersebut dari Ombudsman Aceh langsung menghubungi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta klarifikasi secara langsung.
“Kita sudah konfirmasi ke pihak Kemendagri, kata mereka NIK-nya sudah valid dan sudah dapat digunakan,” jelas Dedy kepada pihak Ombudsman Aceh pada Senin (22/2).
Selanjutnya pihak Ombudsman Aceh mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Mauli selaku Pelapor, ketika dicek, Mauli menerangkan bahwa NIK nya sudah dapat digunakan.
“Sudah Pak, sudah bisa daftar secara langsung. Atas bantuannya terima kasih ya Pak,” ucap Mauli Idrawana, Senin 22 Februari 2021.
Dr. Taqwaddin yang didampingi oleh Ilyas Isti menyebutkan bahwa, masyarakat jangan enggan melapor ke Ombudsman jika ada kendala terkait kartu kependudukan atau dugaan maladministrasi lainnya.
“Penting kami sampaikan bahwa masyarakat jangan ragu-ragu melapor ke Ombudsman, bisa melalui WhatsApp, e-mail, Facebook, dan lainnya. Semua penanganan laporan di Ombudsman gratis,” demikian ungkap Taqwaddin. (IA)
