Parlemen Bangsa Moro Filipina Kunjungi Aceh, Pelajari Pengelolaan Daerah Otonomi Khusus
Pendirian BARMM merupakan bagian dari implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan kelompok separatis Moro Islamic Liberation Front (MILF), yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah Mindanao.
Konflik tersebut telah berlangsung selama lebih dari empat dekade dan menyebabkan ribuan korban jiwa serta pengungsian massal.
“Sebagai daerah otonomi khusus, BARMM memiliki pemerintahan sendiri yang mencakup parlemen beranggotakan 80 orang dan 15 kementerian yang bertanggung jawab atas berbagai urusan domestik,” ujar Suharto.
Wilayah ini diatur oleh hukum lokal dengan tetap berada di bawah kedaulatan Filipina. BARMM diberi wewenang mengelola sumber daya alamnya, mengembangkan ekonomi, dan melaksanakan hukum Islam di komunitas Muslim.
“Kami ingin belajar dari pengalaman Aceh dalam mengelola pemerintahan berbasis otonomi khusus. Aceh menjadi inspirasi bagi kami dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan mengelola transisi pasca konflik,” kata Suharto.
Suharto menyampaikan BARMM sedang mempersiapkan pemilu pertama mereka tahun depan, meskipun masih ada kemungkinan penundaan untuk memastikan kesiapan penuh.
“Kami ingin memastikan bahwa pemilu ini berjalan lancar dan menjadi langkah penting bagi stabilitas politik di Bangsa Moro,” ujar Suharto.
