Pemimpin Viral, Masalah Rakyat Tetap Basi

Oleh: Aza El Munadiyan S.Si MM*

DI tengah era digital, semakin banyak kepala daerah yang tampil layaknya influencer. Konten-konten dramatis seperti marah-marah saat sidak, pemecatan ASN di depan kamera, atau blusukan yang disiarkan langsung kini menjadi strategi komunikasi Politik utama.

Dalam studi political branding, ini disebut sebagai politik viralisme: pendekatan kekuasaan yang mengandalkan efek viral demi membangun popularitas jangka pendek, alih-alih membangun sistem.

Namun pertanyaannya: apakah popularitas ini juga menghasilkan efektivitas kebijakan? Apakah retorika ini menyelesaikan persoalan rakyat yang lebih struktural seperti kemiskinan, pengangguran, atau akses pendidikan? Sayangnya, banyak yang tidak.

Gaya Kepemimpinan Populis dan Politik Simbolik

Fenomena ini tidak lepas dari gaya populisme lokal yang makin kuat di Indonesia. Menurut Moffitt (2016), populisme kontemporer cenderung menonjolkan krisis, dramatisasi, dan pencitraan “kedekatan dengan rakyat”, tetapi tidak selalu menyelesaikan masalah struktural. Dalam konteks kepemimpinan daerah, ini diperkuat oleh studi Antlöv et al. (2016) yang menyebut banyak kepala daerah Indonesia terjebak dalam “simbolisme populis”, bukan reformasi kelembagaan. Pemimpin seperti ini lebih fokus pada pertunjukan, bukan prosedur. Pada akhirnya, kualitas kebijakan menjadi nomor dua setelah kualitas kamera.

Contoh paling mutakhir datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam 100 hari awalnya, ia memilih “gas pol” memecat kepala sekolah di hari pertama, marah-marah soal tambang ilegal, hingga berencana membangun monorel di tengah krisis infrastruktur desa. Namun data justru menunjukkan bahwa akar masalah belum disentuh. Laporan BPS Jawa Barat 2024 menunjukkan angka kemiskinan masih tinggi lebih dari 3,8 juta jiwa (9,05 persen), tertinggi di Pulau Jawa, pengangguran terbuka 7,5 persen, tertinggi kedua setelah Banten.

Viralisme Minim Dampak

Gebrakan viral itu tak disertai peta jalan kebijakan. Tidak ada blue print pengentasan kemiskinan yang jelas. Tidak ada reformasi layanan dasar. Tidak ada sistem audit sosial atau evidence-based budgeting yang transparan. Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI, 2023) menyatakan bahwa sebagian besar kepala daerah di Indonesia belum menjadikan data sebagai basis kebijakan. Hanya 22 persen dari Pemda yang memiliki sistem informasi pembangunan daerah yang aktif dimanfaatkan dalam perencanaan.