Persepsi Publik Apapun yang Didalilkan Jokowi adalah Bohong
Dalam siniar tersebut, Rocky pun mempertanyakan alasan kubu Jokowi yang beranggapan negara akan chaos gegara hanya ijazah tersebut diperlihatkan.
“Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi,” ujar Rocky Gerung sebagaimana dikutip Suara.com pada Selasa.
Menurut Rocky, Jokowi yang kekinian tidak mau membeberkan ijazah aslinya itu memicu kecurigaan publik. Maka, kata Rocky, seharusnya Jokowi bisa terbuka kepada publik untuk bisa memperlihatkan ijazah aslinya agar tidak membuat keragu-raguan di masyarakat.
“Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya, dia tidak jujur. Kita mesti baca itu ada pre-te sebutnya pre-text (alasan) psikologi pada publik. Pre-text artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong karena itu orang enggak percaya maka minta dibuktikan,” sindir Rocky.
Lebih lanjut, Rocky Gerung justru menganggap jika tim pengacara Jokowi gagal paham soal masalah keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat hanya bertanya soal keaslian dari ijazah Jokowi.
“Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan, tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi filosofi ini enggak dipahami oleh lawyer-laywer Jokowi. Warga negara bertanya “Anda punya ijazah apa tidak?” Tuh itu dasarnya,” beber Rocky.
Kubu Jokowi Ijazah Bikin Negara Chaos
Sebelumnya, pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan menyebutkan ada kekhawatiran, bila ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik akan ada banyak pihak-pihak lain yang dituduh dalam perkara yang sama dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima.
“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
