Perusahaan Katering Jakarta Permalukan Aceh di PON XXI
Alfian mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, biaya konsumsi PON Aceh-Sumut ini mencapai Rp 42,371 miliar, terbagi dari dua item belanja yakni Rp 11,472 miliar snack atlet dan Rp 30,898 miliar lebih untuk makan (nasi) atlet.
Dalam kontraknya, kata Alfian, untuk makan atlet dibeli sebanyak 607.035 kotak, dengan harga per kotaknya Rp 50.900, sehingga total anggarannya mencapai Rp 30,898 miliar.
Kemudian, untuk snack atlet juga dibelanjakan sebanyak 607.035 snack, dengan harga per itemnya Rp 18.900, maka total dananya sebesar Rp 11,472 miliar.
Melihat data kontrak tersebut, lanjut dia, Alfian menduga adanya perbuatan mark up (penggelembungan harga) dalam proses pengadaan konsumsi untuk atlet tersebut, dan terindikasi terjadi sejak perencanaan.
“Kalau kita lihat fakta di lapangan, ada potensi mark up harga, kita duga sudah terjadi sejak perencanaan,” ungkap Alfian dalam keterangannya, Kamis (12/9).
Alfian menuturkan, standar harga makanan di Aceh, untuk nasi hanya sebesar Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu per kotak. Sedangkan snack paling sekitar Rp 10 ribu.
Belum lagi, banyak keluhan terkait nasi yang sudah basi dan terlambat sampai ke atlet.
“Kalau dari sisi satuan harga nasi, satuan harga snack, jelas terjadi mark up di proses perencanaan sudah terjadi mark up. Termasuk di kontrak sudah jelas kemahalan harganya, baik dari sisi pengadaan makanan maupun snack,” ungkapnya.
Alfian menyebutkan penunjukan perusahaan penyedia konsumsi terjadi pada bulan Agustus 2024 masa Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah selaku Ketua Umum PB PON Wilayah Aceh.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasrudin Bahar, menjelaskan penunjukan penyedia konsumsi atlet dan official oleh PB PON XXI Aceh dinilai tidak transparan dan tidak terbuka.
Panitia sudah memiliki niat jahat dengan menggabungkan paket katering menjadi satu paket sehingga usaha kecil atau pengusaha lokal tidak mendapat kesempatan.
Idealnya paket konsumsi Rp 42,5 miliar bisa dipecahkan menjadi 10 atau 20 paket pekerjaan sehingga usaha kecil di Aceh semakin banyak kesempatan.
