Perusahaan Pemilik Kapal JKW dan IRIANA Diduga Terafiliasi Israel, DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas
Infoaceh.net – Dugaan keterlibatan dua kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Riana dengan perusahaan yang terafiliasi ke Israel memicu kekhawatiran baru di tengah komitmen Indonesia mendukung perjuangan Palestina. Informasi ini menyeret nama PT IMC Pelita Logistik Tbk, perusahaan pelayaran yang berkantor di Menara Astra, Jakarta, sebagai pemilik kedua kapal tersebut.
Fakta yang beredar menyebutkan bahwa PT IMC Pelita Logistik Tbk merupakan bagian dari IMC Group, sebuah konsorsium bisnis besar asal Israel yang bermarkas di Galilee. IMC Group didirikan oleh Stef Wertheimer, industrialis senior dan salah satu orang terkaya di Israel. Nilai kekayaannya tercatat mencapai miliaran dolar AS menurut Forbes, dan dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat di sektor industri pertahanan dan teknologi tinggi.
Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah investigatif. Ia menilai keterlibatan perusahaan asing dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia merupakan pelanggaran serius.
“Kalau benar informasi ini, sungguh sangat memprihatinkan. Kita semua tahu, Indonesia sejak awal memegang prinsip tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan entitas Zionis,” ujar Amin kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (12/6/2025).
Amin mempertanyakan bagaimana mungkin perusahaan yang berinduk pada grup asal Israel dapat memperoleh izin beroperasi resmi di Indonesia. “Apakah ada celah hukum atau transaksi terselubung yang memungkinkan perusahaan Israel masuk ke Indonesia? Ini harus diusut tuntas,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR itu menekankan pentingnya peran aktif Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Luar Negeri dalam menyelidiki kasus ini. Ia meminta agar semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami meminta transparansi dan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk jika hal itu menyentuh kebijakan luar negeri kita yang jelas menolak penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk oleh Zionis Israel,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mendorong DPR RI untuk segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian terkait guna menggali lebih dalam potensi keterlibatan modal asing dari negara yang secara Politik bertentangan dengan sikap resmi Indonesia.
“Indonesia harus konsisten dengan prinsip dasarnya. Tidak boleh ada kepentingan ekonomi yang mengorbankan solidaritas kita terhadap perjuangan rakyat Palestina,” pungkas Amin.
